Radikalisme Lawan Politik Sejati Jokowi di Pemilu Presiden  2019

Radikalisme Lawan Politik Sejati Jokowi di Pemilu Presiden  2019

Oleh Aju

SHNet, JAKARTA – Radikalisme yang selalu berkolerasi dengan tindakan radikalisme diwadahi Jammah Ansharut Daullah (JAD) dan Jamah Islamiah (JI), sebagai jaringan tidak terpisahkan dengan The Islamic State of the Iraq and Syria (ISIS), merupakan lawan politik sejati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2019.

Apabila sebuah kekuatan lawan politik, mampu berkolaborasi dengan kelompok radikal, dengan memanfaat isu Presiden Jokowi anti Islam dan atau pemerintahan sekarang tengah melakukan kriminalisasi terhadap Islam, maka posisi Presiden Jokowi, rawan, dalam pertarungan mempertahankan kursi kepresidenan periode kedua, pada sebuah perhelatan nasional yang bersamaan dengan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 2019.

Itulah yang menjadi salah satu penyebab, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, sengaja diundur-undur sejumlah fraksi di luar koalisi pemerintah di DPR sejak tahun 2016.

Karena satu-satunya cara untuk menggerus elektabilitas Presiden Jokowi, adalah meniupkan isu kriminalisasi terhadap kelompok Islam, kriminalisasi ulama, setiap kali dilakukann tindakan keras terhadap kelompok Islam garis keras, sebagaimana turbulensi politik terjadi ketika Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahu 2017, tanggal 10 Januari 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Untuk sementara waktu lawan politik Presiden Jokowi tengah tiarap, untuk mencari formulasi baru, pasca tersangka dan terpidana teroris yang membuat rusuh, sehingga menyebabkan 6 polisi gugur dan satu tersangka teroris tewas, dalam kerusuhan di Markas Brimob Polri, Kelapa Dus, Depok, Provinsi Jawa Barat, 8 – 9 Mei 2018, peristiwa pengeboman tiga gereja dan Mapolresta di Surabaya, Minggu, 13 Mei 2018. Terakhir, penyerangan Mapolda Riau di Pekanbaru, Rabu, 16 Mei 2018.

Ini telah membuka mata kita semua, betapa lemahnya payung hukum yang masih berlaku sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sehingga teroris bisa bergerak lebih leluasa melakukan perencanaan aksi, karena tidak bisa ditangkap, apabila masih dalam upaya perencanaan melakukan aksi teror, dan aparat tidak punya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.

Kecaman keras berbagai pihak dan ancaman Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu, jika pembahasan revisi tidak dilanjutkan, maka pada Jumat, 25 Mei 2018, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan sebuah aturan lebih keras, tentang pemberantasan terorisme. Dimana masalah ujaran kebencian terhadap Pemerintah, anti Lambang Negara, dakwah menghujat pihak lain.

Ditindak pula, bagi berbagai pihak dan atau instansi, apabila anti Pancasila dengan berupaya diganti dengan paham kekhilafahan sebagai didengungkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), ikut pelatihan militer di dalam dan luar negeri dengan tujuan melakukan tindakan teror, perencanaan melakukan aksi membuat takut pihak lain di dalam dan luar negeri, ditegaskan masuk kategori tindak pidana terorisme.

Aturan teknis

Lebih teknisnya, di dalam undang-undang tindak pidana terorisme, terbaru, digariskan, barang siapa yang mengeluarkan pernyataan mendukung terorisme, baik secara langsung, tertulis, atau tidak langsung melalui media sosial, apapun bentuknya diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 12 tahun.

Barang siapa ikut serta mendukung kegiatan permusuhan terhadap Negara,  Aparat Negara dan simbol negara yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila baik berupa ucapan,  tulisan, suara,  film dalam bentuk apapun diancam pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 10 tahun.

Barang siapa melakukan penyerangan fisik terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS),  aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri),  bangunan milik negara diancam dengan ancaman minimal penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Apapabila korban aksi teror luka parah, minimal 10 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Jika korban meninggal dunia minimal penjara 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Pengrusakan  bangunan milik negara dihukum minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Jika pelaku adalah PNS, TNI dan Polri diancam dengan hukuman penjara minimal penjara 20 tahun dan maksimal hukuman mati.

Kemudian, barang siapa terlibat langsung gerakan perlawanan bersenjata, peperangan dan kekerasan di dalam dan luar negeri tanpa izin tertulis dari lembaga resmi Pemerintah, menjadi simpatisan organisasi terlarang, menjadi pasukan paramiliter/militer tanpa izin, maka diancam hukuman penjara minimal 15 tahun dan maksimal hukuman mati.

Barang siapa membuat, memperbanyak, membeli, menjual, menyimpan, memiliki, membawa dan menyebarkan tulisan langsung maupun elektronik,  pamflet, stiker, buku, selebaran, soft copy dan hard copy termasuk spanduk yang bermuatan tentang organisasi terlarang, organisasi teroris dan organisasi apapun yang berazas selain Pancasila dipidana penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun.

Ditegaskan pula, penggunaan pakaian dan identitas organisasi terlarang,  termasuk organisasi terorisme diancam pidana minimal 2 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampak geram, saat memberikan kata sambutan pada buka puasa bersama di Istana Wakil Presiden Indonesia di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

Dalam sambutan resminya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato tanpa teks, mendukung langkah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengeluarkan daftar nama mubaliq.

“Kalau dibiarkan sembarang apa saja, apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam, bisa memecah belah bangsa ini,” ujar Jusuf Kalla.

Jika sembarangan, Jusuf Kalla, khawatir masjid sebagai tempat ceramah justru digunakan sebagai tempat pertarungan politik. Apalagi sampai memfitnah dan mengajarkan pada umat untuk memberontak pada negara yang berujung hukuman pidana.

 “Tentu kita tidak inginkan, karena itu kita setuju ide ini,” tutur Jusuf Kalla.

Jusuf KalIa mengaku telah menyampaikan pada Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin untuk menambah daftar mubalig tersebut. Jumlah itu pun diketahui telah bertambah menjadi sekitar 565 mubalig usai pembahasan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Ratusan ribu yang kita daftar. Tanpa (daftar nama) itu kita tidak bisa karena itu menjadi semacam kode etik apa yang harus dilakukan (mubalig),” kata Jusuf Kalla.

Tanggungjawab mubaliq
Keberadaan daftar nama mubalig itu diyakini Jusuf Kalla, akan membuat para pemberi ceramah menjadi lebih bertanggung jawab.

Persentase mahasiswa di Indonesia, menurut Budi Gunawan, mengutip hasil penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, terpapar paham radikal, terutama menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sudah mencapai 39 persen.
“Tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas-bebasnya. Nanti MUI dan Pemerintah membuat kode etik apa yang harus dilakukan, jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang. Tapi tanggung jawab, sama dengan dokter, wartawan (ada kode etiknya),” imbuh Jusuf Kalla.

Masalah radikalisme yang kemudian berubah menjadi terorisme, tumbuh marak di Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan hampir semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme.

“PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi. Sudah menyebar pada 15 provinsi di Indonesia,” kata Budi Gunawan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Sabtu, 28 April 2018.

Budi Gunawan menunjuk Fakultas Kedokteran dan Program Studi Eksakta lainnya di

Perguruan tinggi negeri, yakni Universitas

Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Insitut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.

Pola penyebaran paham radikalisme yang berkembang di lingkungan lembaga pendidikan saat ini sudah berubah. Awalnya penyebaran paham tersebut dilakukan di lingkungan pesantren. Namun saat ini, kampus negeri maupun swasta menjadi sasaran baru dan empuk bagi penyebar radikalisme.

UNISA Surabaya

Cendekiawan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra, mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta bahkan menyebut kampus sebagai tempat bersarang paham radikal.

“Sarang terorisme itu justru di perguruan tinggi umum. Kalau kita lihat gejalanya memang menganut paham radikalisme,” ucap Azyumardi.

Contohnya di Universitas Negeri Sunan Ampel (UNISA) Surabaya, dosen berinisial WJ dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, YN dari Fakultas Syariah WY dari Fakultas Sains dan Teknologi, terbukti terlibat organisasi HTI, karena tidak mau hormat bendera merah putih.

Dalam menghadapi dinamika politik pada tahun politik pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 dan dilanjutkan Pemilihan Umum tahun 2019, merupakan tahun buah simalakama bagi Presiden Joko Widodo.

Apabila langsung diterapkan undang-undang tindak pidana terorisme yang baru disahkan, dan kemudian terlalu mengedepankan peran Komando Pasukan Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, akan dijadikan amunisi bagai lawan politik untuk melakukan serangan terhadap Presiden Jokowi.

Sementara, apabila tidak segera diterapkan, kewibawaan Pemerintah akan terus menurun di mata masyarakat, kemudian muncul ketidakpastian politik yang berimplikasi kepada ketidakpastian iklim alam investasi.

Karena itulah, Presiden Joko Widodo diharapkan harus ekstra hati-hati di dalam menerapkan aturan yang berlaku di dalam undang-undang tindak pidana terorisme yang baru disahkan DPR pada Jumat, 25 Mei 2018.

Langkah pertama harus dilakukan, prioritaskan mengantisipasi tindakan terorisme untuk tidak boleh terulang kembali, terutama dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019.

Kemudian melakukan tindakan hukum terhadap koorporasi yang terbukti terlibat dalam pembiayaan tindak pidana terorisme, seperti membiayai kegiatan ISIS dalam melakukan perang melawan pasukan koalisi dari berbagai negara di Suriah dan Irak.

Jamaah Ansharut Daullah (JAD) dan Jamaah Islamiah (JI), sebagai organisasi teroris paling eksis di Indonesia, apapun alasannya harus ditindak sesuai ketentuan hukum, sebagaimana sudah dijanjikan Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Pol Tito Karnavian, pada Jumat malam, 25 Mei 2018, dimana paling tidak sudah ada 75 teroris JAD dan JI sudah ditangkap dan atau ditembak mati pasca bom di Surabaya, Minggu, 13 Mei 2018.

Ranah psikologis masyarakat

Tentang paham radikal yang sudah merasuk di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi milik pemerintah, haruslah dilakukan secara terintegratif, mengikat semua pihak, dengan memperhitungkan ranah psikologis masyarakat di sekitarnya.

Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyatakan institusi pendidikan memiliki peran untuk deradikalisasi. Indoktrinasi paham radikalisme sering terjadi di institusi sekolah di berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

“Sebenarnya pendidikan penting dimulai dari keluarga,” ucap Rita di Hotel Cemara, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

Kemudian, Rita berharap dunia pendidikan mampu menangkal radikalisme. Institusi sekolah, ucap Rita, harus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan memperkuat cinta tanah air.

“Menghargai perbedaan, melihat ada anggota masyarakat yang berbeda dengan kita baik jenis kelamin, agama, suku, bangsa itu menjadi sesuatu yang penting,” ucap Rita.

Dengan demikian, pemberantasan terorisme di Indonesia, harus terlebih dahulu memberantas akar paham radikalisme di Indonesia. Paham wahabi dan salafi yang diimpor mentah-mentah dari Arah Saudi sejak tahun 1970-an melalui bantuan di berbagai pesantren, sebagai biang kerok munculnya paham radikalisme di Indonesia, harus segera ditertibkan Pemerintah. **