Parpol Diharapkan Tempatkan Kader Perempuan Handal Sebagai Caleg

Parpol Diharapkan Tempatkan Kader Perempuan Handal Sebagai Caleg

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan pendidikan perempuan, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (7/5/2018). (Foto : Kontribusi Kemendagri)

SHNet, Palangkaraya – Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Didi Sudiana mengharapkan Partai Politik dapat menempatkan kader-kader perempuan yang handal untuk duduk di legislatif. Sesuai aturan, pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dimulai pada Juli 2018.

“Pada tahun 2019 akan berlangsung pemilihan umum secara serentak, yaitu memilih legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden, pada tahun politik ini peran perempuan sangat menentukan untuk ikut berperan aktif serta menyukseskan pemilu serentak tahun 2019,” katanya dalam kegiatan Pendidikan Politik Perempuan yang bertemakan Sukses Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Senin (7/5/2018), di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dia menjelaskan, pemerintah terus berjuang mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis, dan beradab. “Tatanan politik yang ingin kita bangun adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berpolitik. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan maupun kaum marjinal dalam politik.

Kaban Kesbangpol Kalimantan Tengah, Agus Pramono menambahkan, peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan menjadi sangat penting dalam membangung budaya demokrasi, karena roh atau hakekat demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Saat ini, di Kalimantan Tengah, jumlah perempuan dan laki-laki hampir berimbang, namun peran dan posisi kaum perempuan dalam pembangunan maupun bidang Politik masih belum seimbang. Padahal, pemerintah telah membuat UU partai politik No.25/2000 tentang pokok-pokok kedudukan dan peranan perempuan, UU No.7/2017 tentang Pemilu dimana memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan parpol dan sebagai calon anggota legislatif sebagai langkah legal bagi partisipasi politik perempuan.

“Pergerakan wanita dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat,” katanya. Sementara itu, Kasubdit Etika dan Budaya Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Cahyo Ariawan mengatakan, kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. (TH)