Negara Akan Sekolahkan Kepala Desa

Negara Akan Sekolahkan Kepala Desa

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. (Ist)

SHNet, JAKARTA – Banyaknya alokasi dana desa oleh negara menuntut peningkatan kualitas dan kapasitas kepala desa dan aparatur desa. Pemerintah desa dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola dana desa agar efektif, efisien dan tepat guna.

Selain itu, pembenahan administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan mutlak dilakukan. Dalam banyak hal penggunaan dana desa tak dilengkapi dengan administrasi pelaporan yang baik dan benar. Akibatnya, terjadi kecurigaan di antara sesama warga desa. Sekalipun kebijakan pemerintah desa tidak bisa dikriminalisasi jika ada bukti fisik pembangunan desa, namun kelengkapan administrasi tetap sangat dibutuhkan.

Saat ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD Kemendagri) tengah menggodok rencana program studi Diploma Tiga (D III) untuk para kepala desa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT). Dirjen PMD Kemendagri, Nata Irawan, di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan kualitas dan kapasitas aparatur desa saat ini sangat beragam. Ada yang sangat bagus, tapi ada juga yang ada di posisi berlawanan.

“Kita tidak boleh membiarkan kondisi lemahnya SDM (sumber daya manusia) dari aparatur desa ini terus terjadi. Kemajuan desa nanti akan ditentukan oleh mereka. Kita harus meningkatkan kapasitasnya agar sasaran dana desa ini bisa tercapai,” kata Nata Irawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015 lalu, sebanyak 15.160 orang atau 20,59 persen kepala desa hanya lulus SD dan SMP. Sebanyak 44.480 atau 60,27 persen lulusan SMA. Itupun banyak di antaranya lulus karena program penyetaraan, paket A, B dan C. Hanya 14.090 atau 19,14 persen yang lulus program S1-S3.

Nata Irawan mengatakan saat ini saja desa mengelola dana sekitar Rp 1 miliar/desa. Jika pemerintah terus meningkatkan dana desa ke depan, sementara kualitas dan kapasitas aparatur desa tidak ditingkatkan oleh pemerintah, tentu sangat beresiko. “Bisa habis begitu saja uang negara. Makanya harus dipersiapkan. Ini juga sesuai dengan Nawa Cita Preasiden Joko Widodo (Jokowi). Ini pembangunan manusia,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rencana penyekolahan aparatur desa tersebut sudah dibicarakan dengan IPDN. Rektor IPDN, katanya, sangat mendukung program tersebut. “Dari sisi tempat, tenaga pengajar sangat memadai, kurikulum juga demikian, tinggal perbaikan sedikit,” katanya.

Nata Irawan menargetkan program tersebut bisa berjalan mulai Juni 2019 mendatang. Jika terwujud, aparatur desa yang ingin bersekolah akan menggunakan alokasi dana desa dan kuliah di Jatinangor-Jawa Barat, Pontianak-Kalimantan Barat, Makassar-Sulawesi Selatan, Jayapura-Papua dan Padang-Sumatera Barat.

Dalam UUU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, syarat menjadi kepala desa cukup lulusan SMP atau sederajat. Sejumlah syarat lain untuk menjadi kepala desa dalam pasal 33 UU tersebut adalah sebagai berikut:

  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. berbadan sehat;
  12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.(IJ)