Mendagri: DPRD Jangan Berkantor di OPD

Mendagri: DPRD Jangan Berkantor di OPD

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/Ist

SHNet, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta sekretaris daerah (sekda) dan organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk fokus menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar sesuai dengan keinginan kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Janji kampanye kepala daerah harus menjadi agenda prioritas daerah, seperti halnya pemerintah pusat yang ingin memastikan program-program strategis untuk kesejahteraan nasional bisa terlaksana dan terwujud dengan baik hingga ke lapisan masyarakat paling kecil. Hal tersebut ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Konsolidasi RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5).

“Sekda dan Bappeda tolong jabarkan dengan baik apa yang dimaui oleh kepala daerah terpilih. Susun aturannya bersama dengan DPRD. Tapi saya ingatkan, tolong juga DPRD jangan berkantor di OPD-OPD,” tegas Tjahjo Kumolo. Menurutnya, yang memahami kondisi daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang memiliki konstituen dalam pemilu.

Namun, Tjahjo Kumolo menekankan agar dalam menyusun RPJMD cermati dengan sungguh-sungguh area rawan tindak pindana korupsi. Saat ini pemberian hibah dan dana bantuan sosial sudah bisa dilakukan kembali asal secara selektif dipilih. “Ini memang rawan. Hati-hati! Tolong anggota DPRD dan Pemda untuk mengikuti mekanisme yang benar dan cermat,” kata Tjahjo Kumolo.

Ia tidak ingin kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemda Malang, Jambi dan Bengkulu dan sejumlah daerah lain terulang kembali. Di Kemendagri, jelasnya, ia tidak pernah mau ikut campur dalam hal tender pengadaan barang dan jasa atau hal-hal lain terkait keuangan. “Saya hanya beri catatan, tidak boleh monopoli. Jangan sampai selama 20 tahun yang ikut dan menang tender yang itu-itu saja,” katanya.

Area rawan korupsi dalam penyusunaan RPJMD mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, e-samsat, hingga tunjangan perbaikan dan pengeluaran. (IJ)