Mahathir Menangkan Pemilu Malaysia dan Implikasinya bagi Jokowi

Mahathir Menangkan Pemilu Malaysia dan Implikasinya bagi Jokowi

Mahatir Muhammad (tengah)

Oleh: Aju

SHNet, JAKARTA – Kemenangan kelompok oposisi di bawah kendali Partai Harapan, besutan mantan Perdana Menteri Federasi Malaysia, Mahathir Mohammad (92 tahun), berkolaborasi dengan Partai Pakatan Rakyat, besutan Datuk Anwar Ibrahim (70 tahun), dalam Pemilihan Raya Umum ke-14 Tahun 2018, Rabu, 9 Mei 2018, akan berimplikasi langsung dengan posisi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum Presiden, tahun 2019.

Sampai pukul 02.10 waktu Kuala Lumpur, Kamis, 10 Mei 2018, perolehan kursi parlemen di tingkat federal, terpantau di live.undi.info, Partai Harapan pimpinan Mahathir Mohammad yang berkoalisi dengan Calon Deputi Perdana Menteri, Wan Azizah, istri mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim yang kini meringkuk di penjara, atas tuduhan sodomi, dalam usia 70 tahun, masih dinyatakan masih unggul.

Berbagai analis, menilai, sentimen anti investasi dari China, menjadi salah satu strategi pemenangan Mahathir Mohammad, dan pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia, 1988 – 2003, sehingga membuat mantan muridnya, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Najib Tun Razak yang kini berusia 64 tahun, dari United National Malay Organization atau UMNO sebagai pengendali partai politik pendukung Pemerintah, yaitu Barisan Nasional, ata BN, menjadi tidak berdaya.

Partai oposisi, koalisi Mahathir dan Wan Azizah, merebut 108 kursi parlemen di tingkat federal, sedangkan UMNO sebagai Barisan Nasional atau BN, mengantongi 73 kursi dari Partai Islam se Federasi Malaysia mengantongi 16 kursi di parlemen.

Berbagai spekulasi muncul pasca oposisi memenangi pertarungan politik di Federasi Malaysia. Di antaranya, apakah Mahathir Mohammad, akan menepati janjinya, untuk hanya menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, cukup dua tahun saja, untuk selanjutnya diserahkan kepada Datuk Anwar Ibrahim.

Realitas politik yang membutuhkan komitmen, mengingat Anwar Ibrahim, merupakan korban kriminalisasi politik dilakukan Mahathir, selama menjadi Perdana Menteri Federasi Malaysia, 1988 – 2003, dengan tuduhan sumir, terlibat sodomi.

Anti Investasi China

Paling krusial, kampanye politik Mahathir yang sangat anti investasi China, sehingga menarik simpati pemilih, di tengah-tengah realitas kehidupan perekonomian nasional di Federasi Malaysia, berkutat di lingkungan keluarga raja-raja, etnis keturunan Tionghoa dan India.

Mahathir Mohammad, memberi contoh investasi China yang tidak mengundang manfaat bagi penduduk asli di Federasi Malaysia. Yaitu, Country Garden Holdings Co. Ltd yang berencana menanamkan investasi sebesar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.377 triliun di Johor.

Country Garden Holdings Co. Ltd akan membangun hunian berupa apartemen yang dihargai hingga 1 juta ringgit atau sekitar Rp3,5 miliar per unitnya. Kemudian banyak investasi China tidak memberdayakan tenaga kerja warga asli Malaysia.

Di Malaysia, ujar Mahathir, tak ada cukup orang kaya untuk membeli apartemen mewah seperti itu, sehingga yang akan masuk adalah orang asing. “Tak ada negara yang senang jika orang asing membanjiri negara mereka,” tambah Mahathir.

Mahathir mengambil contoh Sri Lanka yang disebutnya “kehilangan banyak tanah” karena tak bisa mengembalikan utang dari China.

Najib Lanun Bugis

Tahun 2017, Pemerintah Sri Lanka memberi sebuah perusahaan kongsi yang dimotori sebuah BUMN China hak pengelolaan pelabuhan Hambata di wilayah selatan negeri itu. Hak pengelolaan hampir satu abad itu terpaksa diberikan sebagai ganti pemutihan utang Sri Lanka terhadap China.

Mahathir Mohammad, mengklaim, banyak orang tidak suka dengan investasi China. “Kami ingin membela hak rakyat Malaysia. Kami tak ingin menjual negeri ini kepada perusahaan asing yang akan mengembangkan seluruh kota,” ujar Mahathir.

Pemilihan Umum Raya ke-14 Tahun 2018, Rabu, 9 Mei 2018, pada dasarnya mengukuhkan perseteruan Mahathir dan Najib. Bahkan tahun 2017, Mahathir secara terbuka menuding Najib sebagai perampok, tukang curi uang negara, penyangak atau lanun Bugis. Isu korupsi mendera Najib, telah membuat UMNO kehilangan pemilih.

Posisi Jokowi

Kemenangan Mahathir Mohammad yang tidak disangka-sangka sebelumnya, suka atau tidak suka, akan dijadikan inspirasi bagi kalangan oposisi, terutama dari Partai Gerakan Indonesi Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk menjadikan jualan politik, agar Presiden Joko Widodo, bisa dikalahkan dalam Pemilu Presiden 2019.

Apalagi selama ini, sama dengan di Malaysia, investasi dari China, dengan salah satu syarat, harus memperkerjakan tenaga kerja dari China, diklaim kalangan oposisi, terjadi pula di Indonesia.

Apabila Gerindra dan PKS, di tingkat massa akar rumput, cukup menguat, tidak menutup kemungkian, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, akan bergabung dengan pihak oposisi, untuk menumbangkan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, ada berita bohong atau hoax yang sekarang bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo. Tapi apabila, berita hoax berupa isu investasi dari China dan isu Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak segera ditangkal secara terintegratif dan terpadu, masyarakat akar rumput akan percaya, dan bisa jadi nantinya Presiden Joko Widodo, bisa akan mudah ditumbangkan dalam Pemilu Presiden 2019.

Investasi China di Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai investasi China di Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS hingga pada triwulan III-2016 dan menduduki tiga besar investasi setelah Singapura dan Jepang.

“Investasi China sangat besar sampai US$1,6 miliar  artinya hanya dalam sembilan bulan mencapai peringkat ketiga, di atasnya ada Jepang, Singapura,” kata Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo pada diskusi di Jakarta, Kamis , 21 Januari 2017.

Wisnu mengatakan dari investasi yang masuk, teknologi asal China menjadi faktor meningkatkan investasi tersebut di Indonesia. Menurut dia, kebutuhan akan teknologi dari China  di Indonesia menjadi tidak aneh sebab negara besar, seperti Singapura dan Jepang juga menggunakan teknologi China dalam lini produksinya.

Ia merinci hingga triwulan ketiga 2016, penanaman modal tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp82 triliun, kemudian Jawa Timur Rp60 triliun, Banten Rp43 triliun dan DKI Jakarta sebanyak Rp42 triliun.

Sementara itu, di tengah merebaknya isu tenaga kerja asing ilegal asal China di Indonesia, BKPM mengatakan tidak membatasi kebebasan investor untuk memilih teknologi berserta tenaga kerjanya.

Wisnu menjelaskan kewenangan BKPM dalam mengawasi investasi hanya berdasarkan laporan penanaman modal, penambahan nilai investasi dan kegunaannya, baik untuk pembelian tanah, perluasa, pembangunan pabrik atau pembelian teknologi baru.

“Tidak ada persyaratan apa yang diawasi karena biasanya kami hanya melalui laporan penanaman modal per triwulan. Dari BPKM tida memiliki kewenangan apakah sudah ada zin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA),” kata Wisnu.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, tenaga kerja dari China yang mengajukan proses perizinan sesuai prosedur atau memiliki IMTA berjumlah 21.121 orang.

Namun, ada 1.324 kasus sepanjang 2016 yang berhasil ditindak oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersaama Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal China karena tidak memiliki IMTA dan penyalahgunaan jabatan.

Presiden Joko Widodo, harus memili strategi yang jitu di dalam menangkal isu tenaga kerja asing, investasi China dan isu kebangkitan kembali PKI di Indonesia.