Kemendagri Tunggu Tanggapan Kemenkeu soal Gaji Kepala Desa

Kemendagri Tunggu Tanggapan Kemenkeu soal Gaji Kepala Desa

Kepala Desa (Ist)

SHNet, Jakarta – Usulan kenaikan gaji kepala desa setara dengan gaji ASN Golongan IIA sedang dalam pembahasan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat dan mengkaji kemungkinan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, usai Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (14/5). “Kami sudah diskusikan, tapi kami perlu kajian, analisis yang komprehensif. Surat dari Kemendagri sudah dikirim ke Kemenkeu. Kita harapkan ada tanggapan dari Kemenkeu soal itu (penyetaraan gaji-red),” kata Nata Irawan.

Pada tanggal 24 Januari 2108 lalu, Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPD), Mujito, memprotes ketimpangan gaji antara perangkat desa dengan pendamping desa. Ia menegaskan, pendamping desa memiliki fasilitas yang banyak dengan gaji tinggi tetapi tugas dan tanggung jawabnya sangat kecil. Sementara perangkat desa, memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, jam kerja tidak terbatas, namun gaji sangat kecil dan tanpa fasilitas apapun. Standar gaji aparat desa di berbagai daerah juga berbeda-beda karena tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Selain masalah gaji aparat desa, dalam kesempatan itu, Nata Irawan juga mengatakan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sedang mengkaji kemungkinan program studi tentang aparatur desa di perguruan tinggi tersebut. Jika itu terwujud, mutu aparatur desa bisa terjaga dengan baik ke depan.

Saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar. Sangat sayang kalau dana itu habis tanpa inovasi dan kreasi yang baik dari aparatur desa. (IJ)