Jangan Ganti Kades, Semua Aset Desa Hilang

Jangan Ganti Kades, Semua Aset Desa Hilang

Kepala desa ketika melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Desember 2011. (Ist)

SHNet, JAKARTA – Aparatur pemerintahan desa harus dibiasakan untuk mencatat, memelihara dan menginventarisir semua asset desa. Aset desa tidak boleh ada yang hilang atau berubah kepemilikan jadi asset pribadi. Karena itu proses sertifikasi asset desa perlu dilakukan, terutama yang terkait dengan tanah dan bangunan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, di Jakarta, Kamis (24/5) mengatakan selama ini banyak sekali asset desa yang hilang tanpa kejelasan. Misalnya, computer, labtob, air condition (AC), televise, kulkas, tanah dan sebagainya.

“Ganti kepala desa (kades), bawa semua asset. Seolah-olah asset-aset itu milik kepala desa atau aparatur desa,” kata Nata Irawan usai membuka In House Training Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dan Sistem Keuangan Desa di Lingkup Bina Pemerintahan Desa, Bina Balai Pemdes dan Pemerintahan Daerah.

Padahal semua asset desa adalah milik desa, yang juga milik negara. Jika pengelolaan asset desa tidak dibenahi, dana desa yang digelontorkan ke desa akan lebih banyak dihabiskan untuk membeli asset desa. Karena itu, menginventarisir semua asset desa sangat dibutuhkan. “Kita ingin meminimalisir kebocoran uang dan asset hanya karena kurang pemahaman sumber daya manusia (SDM) yang ada,” kata Nata Irawan.

Mantan pelaksana tugas Gubernur Banten tersebut mengatakan yang berwenang mendata asset desa adalah kepala desa dan KAUR desa. Dalam hal sertifikasi tanah dan bangunan, pihaknya akan berkoordinasi dan kerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sipades dan Siskeudes, jelasnya, model laporan yang yang user friendly, tidak rumit dan memakan waktu lama.

Menurutnya, membangun desa harus sama dengan membangun negara, apalagi dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. “Semua yang dibicarakan di tingkat pusat, nasional, itu ada di desa. Membangun desa sama dengan membangun NKRI. Desa adalah yang terdepan merasakan apa yang dibicarakan di tingkat nasional,” tegasnya.

Bangun SDM

Meski tidak akan mudah dalam mewujudkan Sipades dan Siskeudes, Nata Irawan yakin di waktu mendatang apa yang direncanakan saat ini bias terwujud. Karena itu, membangun SDM desa yang berkualitas mutlak dijalankan sejak dini. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tentu berkait dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

“Kapasitas dan kualitas kepala desa harus ditingkatka, entah dengan pelatihan atau model lain. Ke depan bias saja ada ketentuan lain soal syarat jadi kepala desa. Orang biasa 15 tahun loh jadi kepala desa. Bayangkan kalau SDM-nya hanya keran turun temurun saja!” kata Nata Irawan.

Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah menggodok kemungkinan kepala desa disekolahkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Universitas Terbuka. Nata Irawan mengaku telah membicarakan dengan Rektor IPDN, namun peluang kerja sama dengan Universitas Terbuka belum dibicarakan.

“Sekarang kami lakukan in house training dulu. Hasilnya akan menjadi akan menjadi pelatih dalam menerapkan Sipades dan Siskeudes,” katanya. Pelatihan saat ini adalah tahap kedua, yang melibatkan peserta dari 25 kabupaten. Sementara tiga balai sudah siap memberi pelatihan karena memiliki SDM yang mumpuni, yakni Malang, Lampung dan Yogyakarta.

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, R Gani Muhammad, mengatakan Sipades dan Siskeudes bertujuan memperbaiki tata kelola asset desa. Siskeudes sudah diluncurkan sejak tahun 2015 lalu oleh BPKP, sementara Sipades adalah aplikasi baru dari Kemendagri yang kemudian bias digabung pelakasanaannya.

“Catatan pelayanan oleh aparatur desa selama ini juga sangat buruk. Ini memang perlu energy luar bias untuk dilakukan, butuh waktu. Tapi, kita harus mulai,” katanya. Sipades berbasis informasi  disusun berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuannya agar asset desa tidak ada yang hilang, berkurang. “Jangan ganti kepala desa, hilang asset, kepala desa baru, semua asset harus beli baru. Tidak boleh,” kata R Gani Muhammad. (IJ)