Jangan Beli Batu di Kota untuk Bangun Jalan Desa

Jangan Beli Batu di Kota untuk Bangun Jalan Desa

Ist

SHNet, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dana desa beredar di orang-orang desa. Perputaran dana desa di desa akan membuat perokonomian desa tumbuh dan berkembang.

Karena itu, proyek padat karya yang digarap dengan menggunakan dana desa harus sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga kerja lokal di desa. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5).

“Gunakan 100 persen pekerja dari desa kita. Sehingga yang kita bayar uangnya beredar di orang desa kita,” tegas Kepala Negara. Ia membayangkan jika satu desa bisa pekerjakan 100 orang dengan desa desa, maka setidaknya pengucutan dana desa bisa mempekerjakan setidaknya tujuh juta orang desa.

Oleh karena itu, bahan material yang digunakan dalam menggarap proyek padat karya di desa harus dibeli di desa bersangkutan. Misalnya, kalau membuat jalan desa, embung desa, irigasi maka pasir, batu bisa dibeli di desa bersangkutan. “Uang beredar di desa pertumbuhan ekonomi desa dipastikan naik, konsumsi naik, itu teori ekonomi. Jangan sampai bikin jalan beli batunya di kota,” katanya.

Setidaknya sudah ada Rp 187 triliun dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah hingga saat ini. Tahun 2016 lalu pemerintah mencairkan Rp 20 triliun, tahun 2017 naik menjadi Rp 47 triliun dan tahun 2018 menjadi Rp 60 triliun.

Presiden Jokowi menginginkan dana desa benar-benar digunakan untuk masyarakat desa dan tidak dikembalikan lagi ke pemerintah. ”Saya titip penggunaaan anggaran itu tolong dana desa Rp 187 triliun jangan sampai kembali ke Jakarta,” tegasnya. Kepala desa diharapkan bisa membuat program atau rembuk desa yang melibatkan masyarakat sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Komitmen Kuat

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, mengatakan komitmen pemerintah dalam membangun desa tak perlu diragukan. Alokasi dana desa terus dinaikan oleh pemerintah yang mengunjukkan komitmen pemerintah sangat besar. “Kita tidak boleh pandang remeh penegasakan presiden. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen aparat desa untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya,” kata Nata Irawan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan. (Ist)

Ia yakin apa yang disampaikan Kepala Negara dalam kesempatan tersebut bisa tercapai karena aparat desa, utamanya kepala desa juga daerahnya sukses. Ia hanya mengingatkan agar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Kalau ada masalah administrasi, kami bisa ambil-alih, tidak bisa diproses secara hukum. Kalau ada korupsi, baru bisa diproses. Makanya kami punya sekretariat bersama agar dalam menggunakan keuangan bisa dilakukan palaporan yang benar,” tegasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan kebijakan penggunaan dana desa tak bisa dikriminalisasi. Namun, pemerintah tidak akan mentoleril jika terjadi penyelewengan dana berupa tindak pidana korupsi. “Kepala desa jangan takut gunakan dana desa. Kalau salah tidak apa-apa. Asal jangan dana itu untuk kepentingan pribadi, itu akan kita tindak,” katanya. (IJ)