Indonesia Pilih Jalan Damai

Presiden Buka Konferensi Menlu Mengenai Masalah Kamboja

Indonesia Pilih Jalan Damai

Bukan Konfrontasi Tujuan Konferensi Pulihkan Suasana Damai Di Kamboja

Jakarta, 16 Mei 1970 – Presiden Soeharto menegaskan bahwa jalan yang dipilih oleh Indonesia dalam usahanya menemukan cara untuk memecahkan masalah internasional adalah jalan damai, yaitu jalan yang sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia.

Indonesia tidak memilih konfrontasi, oleh karena kebijaksanaan yang demikian itu bertentangan dengan prinsip Bandung yang 15 tahun yang lalu ditentukan oleh bangsa-bangsa Asia – Afrika sendiri.

Penegasan ini dinyatakan oleh Kepala Negara dalam pidato pembukaan konferensi Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Sabtu pagi yang selanjutnya Presiden menyatakan bahwa Indonesia memang tidak berhak sedikitpun meminta negara lain mengikuti jalan yang ditempuh.

“Tetapi saya yakin, jalan damai adalah jalan menuju perdamaian. Jalan damai adalah jalan raya penyelesaian masalah internasional maupun regional dalam dasa warsa didepan kita, dimana semua pihak sepatutnya berjalan diatasnya”, demikian Presiden.

Ditambahkan oleh Presiden bahwa jalan damai adalah panggilan sejarah dewasa ini, kebutuhan praktis masa kini dan panggilan moral seluruh umat manusia.

Berpegang teguh pada politik bebas aktif
Sebelumnya Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak perlu diragukan lagi Indonesia tetap berpegang teguh kepada politik luar negerinya yang bebas aktif, tetap non-aligned tidak secara priori memihak salah satu blok.

Pendirian kami cukup jelas : terwujudnya perdamaian dunia, kerjasama internasional untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa, pengakuan kedaulatan dan integritas bangsa-bangsa secara timbal-balik, tidak mencampuri urusan dalam negeri lain.

Berkata Presiden :
“Non-alignment Indonesia bukanlah didasarkan pada prinsip oportunitas tapi telah merupakan sebagian dari indentitas bangsa dan negara Indonesia. Bagi Indonesia politik luar negerinya yang non-alignment itu tidak sama dengan non-invovement”.

Pada upacara pembukaan konferensi yang dihadiri oleh para delegasi para menteri, serta sebagian besar hadirin yang terdiri dari para wartawan dalam dan luar negeri, Presiden menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dalam arti bahwa Indonesia bebas dari ikatan-ikatan pakta militer atau politik tetapi juga ikatan-ikatan ideologis, sehingga Indonesia benar-benar bebas untuk menilai sesuatu masalah ataupun suatu kejadian tanpa dipengaruhi oleh ikatan-ikatan apapun, militer, politik, maupun ideologis.

Merupakan sumbangan dan langkah pertama
Mengenai konferensi itu sendiri Presiden menyatakan bahwa kita cukup realistis, bahwa konferensi para Menteri Luar Negeri kali ini tidak harus berarti penyelesaian masalah Kamboja secara sekaligus. Tetapi kita semua telah berbulat pendapat, bahwa kita harus berusaha memberi sumbangan dan langkah pertama kearah terciptanya suasana damai di negara kita, demikian Presiden.

Dinyatakan juga selanjutnya bahwa sebenarnya diharapkan negara-negara besar yang oleh dunia melalui piagam PBB dan melalui konferensi Jenewa tahun 1954 yang dipercayakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan akan mengambil prakarsa dan bertindak untuk mencegah meluasnya perang Kamboja. Berkata Presiden : “Kita lebih ingin bahwa negara-negara besar itulah yang terutama bertindak untuk mencegah meluasnya perang ke Kamboja”.

Tentang perang Kamboja sendiri, Presiden meskipun menyatakan tidak pesimistis, tetapi dikatakan bahwa berlarut-larutnya masalah Kamboja bukanlah tanpa dasar dapat menyeret seluruh dunia kearah keadaan yang jauh lebih buruk.

Keadaan yang demikian itulah yang mendorong wakil negara Asia berkumpul sekarang ini untuk berbuat sesuatu kearah terciptanya perdamaian yang kokoh di Kamboja.

Fajar baru bagi Asia
diharapkan selanjutnya oleh Presiden bahwa pertemuan oleh Presiden bahwa pertemuan ini merupakan fajar baru bagi Asia baru dimana di masa depan, dimana negara Asia-lah yang pertama berhak dan bertanggung jawab menyelesaikan masalah Asia.

Juga Presiden menyatakan bersyukur bahwa tanpa memandang perbedaan ideologi dan sistem sosial politik yang kita anut masing-masing kita dapat bertemu disini untuk tujuan yang kita nilai luhur. (SH)