GPEI Sungguh “Keterlaluan”

Menteri Sumitro

GPEI Sungguh “Keterlaluan”

Jakarta, 11 Mei 1970 – Menteri Perdagangan Prof. Sumitro dalam tanggapannya telah menolak usul GPEI (Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia) dan menganggapnya sebagai hal yang “keterlaluan”.

GPEI telah mengusulkan agar 10 persen yang disumbangkan kepada pemerintah serta MPO diperhitungkan atas dasar sales kontrak yang dapat dianggap sebagai harga patokan dan secara otomatis disetujui. Diusulkan pula agar dasar perhitungan sumbangan pemerintah itu serta MPO disusun menurut daftar harga penyerahan yang berlaku sebelum ketentuan PP No. 16 tahun 1970.

Mengenai usul sales kontrak, oleh Menteri Sumitro dikatakan bahwa hal itu memang sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah. Menurut Menteri, ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijaksanaan pemerintah itu hanya mengenai barang-barang yang harga patokannya telah ditentukan.

Penentuan sales kontrak sebagai harga patokan hanya dimungkinkan apabila harga penjualan di luar negeri sama dengan harga patokan yang ditentukan.

Menteri Sumitro mengatakan bahwa penerimaan rupiah efektif per dollar untuk barang-barang yang dulu masuk golongan A, meskipun didasarkan pada sales kontrak, namun jauh lebih tinggi dari ketentuan lama yang didasarkan pada harga penyerahan.

Perangsang cukup
Menteri mengatakan bahwa dulu pemerintah memberi keringanan kepada eksportir berupa pembayaran 10% dari harga penyerahan yang sangat rendah justru semata-mata untuk sedikit memberi “nafas” bagi eksportir golongan B, namun kini pemerintah menganggap, bahwa tindakan itu sudah cukup, terutama kini laju insflasi sudah terkendalikan dan perdagangan luar negeri sudah dapat dinormalkan.
Dengan ketentuan peraturan 17 April kepada eksportir sudah cukup diberi perangsang, demikian Menteri Sumitro. (SH)