Dilarang Membawa Beras Antar Provinsi Di Jawa

Dilarang Membawa Beras Antar Provinsi Di Jawa

Di Daerah Perbatasan Akan Diadakan Pos Penjagaan Oleh BUUD

Jakarta, 21 Mei 1973 – Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono SH menyatakan sejak dua minggu yang lalu dikeluarkan semacam larangan yang tidak membolehkan membawa beras dari satu provinsi ke provinsi lainnya di Jawa.

Menjawab pertanyaan pers Sudhamono menyatakan, ketentuan itu dikeluarkan mengingat musim panen antara satu daerah dengan daerah lainnya di Jawa berlainan waktunya.
Untuk melaksanakan ketentuan itu di tiap daerah perbatasan dari satu provinsi dengan provinsi lainnya di Jawa akan diadakan pops penjagaan oleh BUUD yang dibantu oleh BUUD dan DLLD.

Kalau ada beras yang diangkut oleh satu provinsi ke provinsi lainnya maka beras itu oleh pos BUUD diperbatasan dibeli dengan harga Rp. 45/Kg.

Usaha ini antara lain adalah untuk memotong kegiatan para tengkulak yang umumnya membeli beras dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menyangkut pembelian beras oleh BUUD dari petani, Sudharmono atas pertanyaan pers hari Sabtu mengatakan bahwa pemerintah menetapkan floor price padi kering lumbung di sawah Rp. 17,50/Kg supaya harganya jangan merosot betul.

Tetapi pemerintah akan mentolerir jika petani menawarkan harga padi kering itu sedikit di atas floor price. Tetapi dalam hal ini ada batas dimana pihak BUUD tidak sampai rugi jika menjualnya kepada Bulog/Dolog dengan harga Rp. 45/Kg. Setelah diprosesing menjadi beras.

Sudharmono mengemukakan mengenai prinsip BUUD untuk tidak mencari keuntungan akan tetapi justru untuk menolong para petani.

Jadi BUUD dapat membeli padi kering lumbung di desa itu dengan harga di atas floor price dengan catatan setelah dikalkulasikan dia bisa menjual kepada Bulog dengan harga Rp. 45/Kg beras.
Sedangkan kalau harga padi kering itu harganya dibawah floor price (Rp. 17,50/Kg) BUUD diharuskan membeli dengan harga floor price. (SH/Ant)