Polri Harus Di Luar Departemen Hankam

Diskusi Tentang Peradilan Di Bandung

Polri Harus Di Luar Departemen Hankam

Jakarta, 5 April 1971 – Pada “Diskusi Masalah Peradilan di Indonesia dewasa ini” yang diadakan pada tanggal 3 dan 4 April 1971 di Bandung oleh Senat FH. Universitas Padjadjaran dan Parahyangan baik membahas maupun pada sidang pleno dan workshop yang diadakan, semua peserta sependapat bahwa Polri tidak termasuk salah satu unsur dari ABRI, karenanya harus berada di luar ABRI dan Departemen Hankam.

Karena ditinjau dari sudut konstitusi maupun tugas pokoknya, tidak ada alasan memasukkan Polri ke dalam ABRI.
Pendapat ini tersimpul setelah forum diskusi membahas prasaran Prof. Dr. Ismail Suny SH, MCL dan Djamaloeddin Dt. Singomankuto SH tentang “kedudukan dan wewenang Mahkamah Kepolisian RI ditinjau dari UUD-45”. Kedua pemrasaran telah menilainya secara jus constitutum lepas dari aspek sosiologis dan politis.

Prof. Suny mengatakan bawha dalam menilai sah tidaknya Mahkamah Polri harus dilihat kepada waktu pembentukkannya. Penetapan Presiden No. 22/1965 yan gmemuat perubahan beberapa pasal dari UU. No. 5/1950 (UU tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan pengadilan ketentaraan) dibuat sebagai dasar hukum pembentukan Mahkamah Polri adalah tidak sah.

Tetapi dengan ditingkatkannya PenPres No. 22/65 dan No. 23/65 menjadi UU setelah di “toetsen” oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRGR, Mahkamah Polri tersebut adalah sah. Tetapi kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisan RI No. Pol. 80/SK/KAPOLRI/1970, Mahkamah Polri tersebut menjadi tidak sah. Sebab bertentangan dengan UU No. 19/64 dan UU No. 14/1970 tentang “Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Sri Soemantri SH dari FH-UNPAD sebagai pembahas utama dengan tegas menyatakan tidak melihat adanya dasar hukum pembentukkan dari Mahkamah Polri, baik bila diteliti dari UUD-45. PenPres yang sudah dijadikan UU No. 13/1961 tentang ketentuan pokok kekuasaan kepolisian, UU No. 19/64 dan No. 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya pembahas mengemukakan, bila dilihat dari pasal 10 UUD-45, hanya menyebut adanya 3 angkatan yaitu : Angkatan Darat, Laut, dan Udara dan tidak satu pasal-pun dalam UUD-45 yang mengatur kedudukan Kepolisian RI tersebut. Karenanya pembahas mengajukan pertanyaan sampai berapa jauhkah dapat dibenarkan kedudukan Madja – Rektor UNPAD pada pembukaan diskusi menyatakan bahwa pengalaman di masa yang lalu dibidang peradilan mengakibatkan timbulnya keragu-raguan.

Itulah sebabnya timbul keinginan untuk secara ilmiah melalui mimbar akademis akan meneliti apa yang menyebabkan keraguan tersebut.

Kepolisian RI sebagai unsur Angkatan Bersenjata RI apabila dihubungkan kepada UUD-45 yang merupakan fundamental law dalam RI. Dan apabila dihubungkan kepada HIR yang masih berlaku dimana polisi sebagai pengusut idem dito dengan kejaksaan juga tidak seharusnya mempunyai Mahkamah Kejaksaan, demikian Sri Soemantri SH

sebelumnya, Yap Thiam Hien SH dalam prasarannya menyatakan bahwa pelanggaran hukum dan keadilan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum, tapi juga oleh rakyat jelata bahkan oleh kaum pelajar dan cendikiawan.

Pelanggran berupa pengejaran, penganiayaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan dan harta benda orang, pengrusakan dan pembakaran rumah sekolah, rumah ibadah, rumah tinggal, kantor dan toko dari orang-orang yang dimusuhi diwaktu yang lampau, keadaan mana kadang-kadang mirip dengan “wild west” dimana bukan “the rule of law” yang merajarela melainkan “the rule of the moh” demikian Yap Thiam Hien SH menggambarkan situasi hukkum dewasa ini dalam prasarannya berjudul “Penetapan Hukum Acara Pidana di Indonesia dewasa ini”.

Sebelumnya Prof. Suryaat penyebab pelanggaran hukum tersebut menurut Yap adalah antara lain : bahwa hukum tata negara termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana sekarang ini berasal dari hukum asing. Kebuta-hurufan yang masih besar dikalangan rakyat tentang hak dan kewajibannya sebagai manusia.

Kemiskinan dan kemelaratan umum menjadikan orang lebih mengutamakan hal-hal yang meteriil dan badani daripada hal-hal yang immateriil seperti hukum dan keadilan.

Faktor lain ialah akibat krisis politik, sosial dan ekonomisejak puluhan tahun terakhir mengakibatkan pembuatan peraturan secara darurat sehingga menciutkan hak azasi manusia.
Apalagi akibat adanya mentalitas otoriter dari penegak hukkum pada umumnya yang diwarisi dari feodalisme, kolonialisme, japanisme dan keadaan krisis.

R. Rochmat SH sebagai pembahas utama sependapat dengan sinyalemen pemrasaran tenatng situasi hukum dewasa ini. Namun demikian bila undang-undang yang baik itu tidak dilaksanakan oleh pengemban hukum dengan kesadaran bernegara hukum dan mental attitude yang baik maka UU yang baik itu hanya akan merupakan benda kosong dan mati yang tidak memberi manfaat yang kongkret terhadap masyarakat, demikian Rochmat SH. (SH)