Nekat Lantik Perangkat Desa, Kades Cabean di-PTUN Warga

Nekat Lantik Perangkat Desa, Kades Cabean di-PTUN Warga

Foto: RKH

SHNet, DEMAK – Polemik pemilihan perangkat desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, akhirnya tambah rumit. Hal itu Karena surat Bupati Demak  bernomor No.140/002 tertanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya memerintahkan panitia pengangkatan perangkat Desa dan Kepala Desa agar membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat dan melakukan MoU ulang sesuai peraturan yang berlaku.

Akan tetapi surat tersebut di acuhkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Purhadi. Karena itu, para peserta mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan yang bersangkutan.

Dedy salah seorang peserta calon perangkat desa menyatakan bahwa ia dan peserta lain melakukan gugatan itu  bukan karena sakit hati karena tidak jadi perangkat desa. Sebaliknya karena ada banyak kejanggalan dan ketidakberesan dalam proses yang ada. “Betapa tercederainya rasa keadilan dalam proses dan rekruitmen pengisian perangkat ini karena peserta seperti dibodohi oleh panitia, karena nama yang sudah lulus seleksi perangkat Desa Cabean diduga sudah memakai sistem pesanan bukan berdasar hasil nilai yang sebenarnya,” kata Deddy.

Karena itu, dengan di dampingi oleh LBH Demak Raya, Selasa (24/4) ia bersama para peserta pengisian perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak, Pemkab Demak, mengajukan gugatan di PTUN Semarang. “Ini dilakukan sebagai bentuk pengujian apakah SK Pengangkatan Peserta Terpilih sudah sesuai dengan perundang- undangan atau tidak,” kata Deddy.

Sejumlah warga berfoto bersama di Kantor LBH Demak. (Foto: RKH)

Advokat Publik LBH Demak Raya, Abdul Rokhim, yang mendampingi para peserta menyampaikan bahwa gugatan peserta pemilihan perangkat Desa Cabean sudah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Semarang dengan Nomor Register 54/6/2018/PTUN.Smg. “Saya beserta para peserta pemilihan perangkat desa berharap nantinya majelis hakim bisa memutus seadil-adilnya. Selain juga berharap hal ini menjadi pembelajaran agar kepala desa di tempat-tempat lain tidak arogan seperti raja kecil,” ujar Abdul Rokhim.

Sementara itu Sekretaris LBH Demak Raya, Anwar Sadad, yang juga ikut mendampingi dalam proses pendaftaran gugatan ini menambahkan bahwa posisi Kepala Desa sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri merupakan jabatan pemerintahan. Karenanya, dalam perkara ini kepala Desa Cabean, memang mempunyai wewenang untuk melantik perangkat terpilih, akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah Purhadi selaku Kepala Desa Cabean tetap melantik perangkat terpilih yang bermasalah.

“Padahal sesuai dengan arahan Bupati Demak agar semua panitia atau kepala desa yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia untuk melakukan seleksi ulang. Akan tetapi Purhadi selaku kepala desa Cabean membangkang dengan tetap melantik Sekretaris Desa, Jokoboyo dan ulu – ulu yang jelas hasilnya dinyatakan bertentangan dengan Perda No 1/2018,” jelasnya.

Panitia sebelumnya juga membatalkan hasil ujian pemilihan perangkat desa yang sudah dilalui. Sikap ngotot, tidak taat aturan Purhadi adalah pelanggaran peraturan.  (RKH)