Kemiskinan Desa, Negara Perlu Urus Keluarga Petani Kecil

Kemiskinan Desa, Negara Perlu Urus Keluarga Petani Kecil

Basuki Suhardiman, Pendamping Ekonomi Keluarga Petani dari Yayasan Odesa-Indonesia.

SHNet, CIMENYAN – Kemiskinan di perdesaan Indonesia terus berlangsung. Dari tahun ke tahun perubahan ke arah perbaikan tidak berlangsung. Menurut Pendamping Ekonomi Keluarga Petani dari Yayasan Odesa-Indonesia, Bandung, Basuki Suhardiman, hal tersebut dikarenakan perhatian negara terhadap keluarga petani tidak dilakukan secara serius.

Padahal menurut Basuki, hal itulah yang paling menentukan peluang Indonesia untuk lebih baik karena Sumber Daya Manusia desa sangat berkaitan dengan kemampuan menyediakan pangan dan perbaikan generasi bangsa.

“Problem Indonesia ada di perdesaan dan pertanian. Data-data BPS (Badan Pusat Statistik) setiap tahun juga tidak banyak berubah pada masalah kemiskinan keluarga petani kecil, terutama buruh tani. Mereka tidak berdaya karena tidak ada peran atau intervensi secara khusus dengan cara yang tepat,” kata pria yang juga bekerja sebagai peneliti di Comlabs Institut Teknologi Bandung itu kepada SHNet,Rabu, 25 April 2018 di sela kegiatan mendampingi petani di Kampung Tareptep, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Data BPS bertajuk Data Sosial Ekonomi Strategis 2018 misalnya, menurut Basuki juga masih menunjukkan kelemahan peran negara dalam perekonomian, terutama dalam hal menyelesaikan problem paling mendasar dari masyarakat. Misalnya, peran 61,4%penduduk miskin berada di perdesaan. Lalu, terdapat keadaan Pendidikan rendah (Tidak tamat SD danTamat SD) jumlahnya 75,69% juga di perdesaan. Ada juga fakta, bahwa mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian mencapai 49,90%. Selain itu, ada peran Garis Kemiskinan ditentukan oleh Makanan sangat dominan mencapai 73,35%. Ditambah lagi beberapa problem mendasar, seperti minim aliran listrik, jumlah jam kerja yang rendah, minim sarana sanitasi dan air bersih tidak memadai.

“Fakta-fakta seperti itu juga terjadi di lapangan. Di organisasi kami mengurus keluarga petani, SDM petani yang diurus karena dari sana kita bisa berharap muncul perubahan baik dalam hal ekonomi, pendidikan maupun kesehatan,” terangnya.

Karena pemerintah tidak memiliki perhatian khusus pada setiap persoalan perdesaan yang sifatnya lokal, akibatnya keluarga petani desa tidak mampu menyediakan pangan yang kontinyu, apalagi menyediakan sumber pangan yang bermutu, menurut menurut Basuki Indonesia kemudian tampak ironi karena basis pertanian yang luas tetapi kekurangan bahan pangan. Sesuai data BPS 2018 tersebut tercatat,  pada ekspor pertanian Januari-Pebruari 2018, jumlahnya hanya  0,49 Milliar Dollar, pertumbuhannya -12,48 %. Sementara kita lihat dari Data BPS itu  impor barang konsumsi senilai 2,74 milliar Dollar, dan pertumbuhannya mencapai 44,30%.

Solusi konkret

Keadaan itu menurut Basuki harus diselesaikan secara akurat dan tepat pada keluarga miskin, terutama mereka yang menyandang status keluarga Sangat Miskin atau disebut Pra-Sejahtera. Basuki juga menekan agar pemerintah serius mengurus keluarga petani ini dengan beberapa program mendasar, yaitu pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi dan MCK yang memadai, pendidikan ekonomi keluarga petani kecil agar bisa mendapatkan matapencaharian secara cukup berbasis kewirausahaan kecil, dan juga menyediakan tunjangan pendidikan yang memadai.

“Program yang baik untuk mengatasi sengkarut petani miskin harus komplet. Program-program untuk petani kecil ini asalkan tepat tidak akan boros. Sebagian anggaran bersifat personal seperti beasiswa dan pendidikan tani pekarangan atau tani tumpeng sari, sebagian dana bisa kolektif seperti pembangunan sarana MCK,” terangnya.

Dan yang terpenting pada masalah ekonomi tambah Basuki, diperlukan banyak tenaga pendamping berpendidikan agar masuk ke desa-desa, terutama pada keluarga petani kecil untuk memberikan ilmu pengetahuan yang laras dan praktis dengan kehidupan sehari-hari mereka.

“Kegiatan kami di Cimenyan Bandung misalnya, terbukti bisa memperbaiki setahap demi setahap pola pikir dan wawasan pengetahuan pertanian modal baru. Banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari internet tetapi belum diterapkan oleh petani. Kita harus membawa pengetahuan itu. Sekali lagi dengan catatan kita harus telaten dan kontekstual, bukan asal adopsi,” jelasnya. (IJ)