Kantor Berita Asing Diberi Waktu 3 Bulan

Kantor Berita Asing Diberi Waktu 3 Bulan

Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Peraturan Baru Menpen

Jakarta, 12 April 1972 – Perwakilan pers atau Kantor Berita Asing dapat menyebarkan bahan berita termasuk gambar dan feature di Indonesia melalui Kantor Berita Nasional.

Dan Perusahaan Pers atau Kantor Berita Asing dapat membuka perwakilannya di Indonesia dengan ijin Menteri Penerangan. Permohonan ijin dilakukan oleh kantor pusat perusahaan pers atau kantor berita asing yang besangkutan dengan melampirkan rekomendasi dari perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan.

Demikian Surat Keputusan Menteri Penerangan tentang peraturan pers dan wartawan asing di Indonesia yang dibacakan Kepala Direktorat Penerangan Luar Negeri – Deppen, Drs. Sumadi, Rabu pagi dihadapan pers asing dan nasional di gedung Deppen.

Seterusnya ditetapkan bahwa ijin pembukaan perwakilan pers atau kantor berita asing diberikan Menteri Penerangan dan berlaku untuk satu tahun dan ijin tersebut dapat diperpanjang.

Yang dilarang
Pers asing yang menganut dan atau memanifestasikan publikasinya berdasarkan paham Marxisme, Leninnisme, Komunisme, Pornografi, Sadisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan Pancasila dilarang beredar.

Ijin perwakilan pers atau kantor berita asing yang diberikan tersebut setiap waktu dapat dicabut, jika kemudian publikasinya dan atau perbuatannya merugikan atau membahayakan pemerintah, masyarakat, negara dan rakyat Indonesia.

Mengenai karyawan asing maupun Indonesia pada perwakilan pers dan kantor berita asing baik untuk kewartawanan maupun untuk bidang lainnya harus memenuhi ketentuan tenaga kerja yang ditetapkan Departemen Tenaga Kerja.

Tentang wartawan
Wartawan asing yang ditugaskan pada perwakilan pers atau kantor berita asing di Indonesia wajib memiliki kartu pers yang dikeluarkan kantor pusat yang bersangkutan dan kartu pers dari Departemen Penerangan Indonesia.

Kartu pers dari Departemen Penerangan ini berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang.
Sedang wartawan asing yang memimpin perwakilan pers atau kantor berita asing di Indonesia diwajibkan melampirkan turunan surat pengangkatan/tugas dari kantor pusat yang bersangkutan kepada Deppen.

Dan warganegara Indonesia yang melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia di perusahaan pers atau kantor berita asing berlaku ketentuan seperti di atas. Disamping itu mereka diwajibkan memasuki organisasi wartawan Indonesia.

Waktu 3 bulan
Peraturan pers dan wartawan asing di Indonesia ini dikeluarkan tanggal 11 Maret 1972 dan perwakilan pers atau kantor berita asing dan wartawan asing di Indonesia diwajibkan menyesuaikan dengan peraturan ini dalam jangka waktu 3 bulan sejak ditetapkan peraturan ini.

Demikian juga kantor berita nasional diharapkan mempersiapkan diri untuk menampung penyebaran berita dan gambar dari perwakilan pers atau kantor berita asing. (SH)