Indonesia Harus Tingkatkan Konsumsi Pangan Utama

Indonesia Harus Tingkatkan Konsumsi Pangan Utama

Mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo (kedua dari kanan) dan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo (kanan) dalam Diskusi Aliansi Kebangsaan, di Jakarta, Sabtu (7/4). (SHNet/stevani elisabeth)

 

SHNet, Jakarta- Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo mengatakan, Indonesia harus meningkatkan konsumsi pangan utama. Hal tersebut diutarakannya dalam Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema ATHG DARI DALAM NEGERI (Sumber Daya Alam), di Jakarta, Sabtu (7/4).

Ia menjelaskan, konsumsi pangan utama masyarakat Indonesia masih rendah. Konsumsi susu misalnya, Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan beberapa negara di ASEAN. Orang Indonesia rata-rata minum susu 12 liter per tahun per orang, sedangkan orang Malaysia rata-rata minum susu 40 liter per tahun per orang.

“Kalau konsumsi pangan utama tidak ditingkatkan, maka generasi kita di masa depan akan tertinggal tingkat kecerdasannya,” ujarnya.

Siswono menilai, saat ini pangan Indonesia sangat tergantung pada impor. Kenyataan ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki kemandirian pangan. Prosentase impor terhadap kebutuhan pangan misalnya, Indonesia menduduki kondisi yang kritis.

Prosentase impor Bawang Putih dicatat sebesar 90%, Kedelai 63%, Susu 84%, Garam 55%, Beras 5%, Daging Sapi 20%, Gandum 100%, dan Gula 37%. Pada Desember 2017, angka impor barang konsumsi mencapai 1,37 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 18,49 triliun, tertinggi sepanjang sejarah untuk hitungan per bulan. Dan diperkirakan pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan harus mengimpor pangan senilai Rp 1.500 triliun.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia harus segera memperluas lahan pangan yang ada, selain itu juga berhati-hati terhadap konspirasi asing yang ingin menguasai pertanian dan pangan Indonesia.

“Kita harus belajar dari kesalahan di masa lalu yang sekarang ini telah membuat Indonesia masuk dalam the food trap karena mendorong diversifikasi pangan ke arah yang salah dengan menempatkan gandum sebagai basis pangan alternatif. Sejak pemerintah membuka diri pada bantuan Amerika melalui PL-408 di awal tahun 70-an, secara bertahap bangsa ini menjadi bangsa pemakan gandum, yang tidak bisa diproduksi sendiri’, kata Siswono.

Sementara itu, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo mengatakan, saat ini Indonesia terjadi mismatch antara ketersediaan pangan dengan pertambahan penduduk di Indonesia.

Mismatch tersebut selain timbul karena masalah alamiah juga karena kesalahan kebijakan pemerintah dan perbuatan warga masyarakat sendiri. Sayangnya penyebab masalah kesalahan pemerintah dan perbuatan warga masyarakat sendiri tersebut, dirasakan lebih besar.

“Sudah seharusnya bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, dapat merencanakan keseluruhan masalah tersebut dengan lebih terpadu, efektif, dan efisien. Sehingga bangsa ini mampu mengembangkan pola manajemen strategis yang mumpuni dan dapat menangani masalah-masalah tersebut tidak secara terfragmentasi”, kata Pontjo Sutowo.

Karena itu sudah saatnya bangsa ini memikirkan adanya kebijakan yang lebih terpadu guna mengkristalisasikan lessons learned yang sudah diperoleh. (Stevani Elisabeth)