Dirjen Bina Pemdes : Gak Ada Alasan Desa Tidak Maju

Dirjen Bina Pemdes : Gak Ada Alasan Desa Tidak Maju

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (Ist)

SHNet, Jakarta – Dulu desa diperumpamakan hanya sebagai halaman belakang bagi republik ini. Di sana identik dengan ketertinggalan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, juga pelayanan.

Namun, setelah UU Desa lahir, semua itu mengalami perubahan. Saat ditemui SHNet di ruang kerjanya, Jumat (13/4) pagi, di ruangan kerjanya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan banyak menceritakan tentang perubahan-perubahan di desa itu.

Menurutnya, perubahan yang utama adalah besaran anggaran untuk desa. Sejak empat tahun lalu, desa mendapatkan tranfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tahun 2015, desa mendapatkan anggaran Rp 20,7 triliun, Rp 40,9 di tahun 2016, Rp 60 triliun di tahun 2018, dan rencananya Rp 90 triliun di tahun 2019.

“Jadi tidak ada alasan lagi desa tidak maju,” ujarnya. Dia menambahkan, peningkatan anggaran untuk desa tersebut sangat berdampak besar pada meningkatnya mutu pelayanan kepada warga. Wawasan aparatur desanya pun juga berkembang.

Peningkatan kualitas aparatur desa tersebut sangat penting karena mereka adalah kunci dari sukses atau tidaknya desa tersebut ke depan. Sebab, tidak ada satu kebijakan pun yang bisa dijalankan dengan baik jika aparaturnya buruk.

“Mau membangun desa tisak mungkin tanpa pembangunan aparaturnya. Nah, tetapi sekarang aparaturnya sudah baik, kami selalu mendampingi dan memberikan pelatihan kepada mereka,” paparnya.

Dalam bincang-bincang itu dia mengharapkan, pendamping desa juga harus benar-benar mengerti kebutuhan desa maupun metodelogi yang digunakan. Tidak memaksakan kehendak sendiri. “Di desa ada banyak yang tidak berpendidikan, ada di level SD dan SMP, yang SLTA sedikit, jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk memajukan desa-desa itu,” katanya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ia mengatakan, Kemendagri dan Kementerian Desa (Kemendes) akan secara bersama-sama melakukan pertemuan akbar dengan aparatur desa di beberapa tempat, antara lain, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. “Sekitar 5000-an pesertanya,” katanya. (Tutut Herlina)