Breidel Dan Sensor Pers Dihapus

Breidel Dan Sensor Pers Dihapus

Pimpinan DPRGR Dan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Setuju

Jakarta, 13 April 1967 – Pimpinan DPRGR dengan didampingi oleh Komisi A dalam suatu rapat berasma pemerintah yang diwakilli oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung telah mencapai kata mufakat untuk mencabut Penpres No. 4/1963 pasal II ayat 3 tentang pembreidelan dan pensensoran pers.

Dalam rapat di ruang gedung DPRGR Kamis siang itu, telah dicapai kata mufakat bahwa pengaturan mengenai dunia persurat kabaran harus berpokok pada Undang-Undang tentang pokok pers.

Dengan tercapainya kata mufakat tersebut maka pasal II ayat 3 dari Penpres No. 4/1963 yang menyangkut bidang pers, harian, majalah, dialihkan pengaturannya atas dasar UU tentang pokok pers.

Rapat pimpinan oleh wakil ketua DPRGR Moh. Isnaeni didampingi oleh ketua DPRGR H. Achmad Sjaichu, wakil ketua Drs. Ben Mang Reng Say dan Komisi A antara lain hadir Moh. Kusnan, Sajuti Melik dari, dari pihak PWI hadir H. Mahbub Djunaeni dan Said Budairy sedang dari pihak pemerintah Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

PWI sambut baik
Ketua PWI H. Mahbub Djunaeni dalam keterangannya kepada pers menerangkan bahwa PWI menyambut dengan antusias Undang-Undang yang akan mencabut Penpres No. 4/1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat menganggu ketertiban umum. Diterangkan bahwa dalam Penpres tersebut, pers pada umumnya seperti harian, majalah dan lain-lain dimasukkandalam kategori “barang cetakan”.

Tapi dengan dicabutnya Penpres No. 4 pasal II ayat 3 itu yang menyangkut bidang pers (surat kabar, harian, majalah), maka kontradiksi yang selama ini ada dapat diselesaikan dan dapatlah pembreidelan dan pensensoran pers ditiadakan sesuai dengan interpensi PWI pers harus tunduk pada UU tentang pokok pers, demikian ketua PWI Mahbub Djunaeni, yang selanjutnya menambahkan bahwa namun demikian PWI menganggap perlu untuk memberi wewenang kepada pihak Kejaksaan Agung terhadap barang-barang cetakan seperti buku, brosur dan lain-lain dan dalam hal ini PWI bersedia membantu menyusun Udang-Undang tentang barang-barang cetakan itu. (SH)