APBN 2019 Fokus pada Investasi SDM

APBN 2019 Fokus pada Investasi SDM

SHNet, JAKARTA  – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019 di Istana Negara, Senin, 9 April 2018.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis,” ucap Presiden Joko Widodo, sebagaimana dilansir siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Rabu (11/4/20178).

Selama 3,5 tahun ini, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, bahkan alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara signifikan dari sekitar Rp170 triliun di akhir tahun 2014 menjadi sekitar Rp370 triliun di tahun 2017.

Peningkatan anggaran infrastruktur selama 3,5 tahun ini dapat dirasakan dengan betapa masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur. “Baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan lainnya,” kata Kepala Negara.

Setelah pembangunan infrastruktur yang menjadi tahapan besar pertama, kini kita bersiap memasuki tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Terkait hal tersebut, Presiden meminta agar program-program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia mulai disiapkan, didukung, dan ditopang dengan baik.

“Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan kembali agar penggunaan anggaran selalu fokus dan hasilnya terasa. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menggelar pameran atau promosi yang ada di 17 kementerian. Jika dikumpulkan dalam satu kementerian, Presiden meyakini akan menghasilkan promosi yang lebih bermanfaat.

“Kalau kecil-kecil, di ecer-ecer di 17 kementerian, anggarannya juga kecil-kecil. Mau mengadakan pameran yang gede tidak bisa, akhirnya pamerannya yang kecil-kecil. Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya satu-dua stan kemudian di dekat toilet untuk apa? Malah menurunkan _brand_ negara kita,” kata orang nomor satu di Indonesia ini.

“Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutur Presiden sebagaimana dikutip Bey Machmudin. (Aju)