Super Semar Cukup Untuk Bubarkan PKI Dan Kembalikan Kewibawaan Pemerintah

Presiden Sampaikan Penjelasan Surat Perintah 11 Maret

Super Semar Cukup Untuk Bubarkan PKI Dan Kembalikan Kewibawaan Pemerintah

Jakarta, 11 Maret 1971 – “Saya mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Surat Perintah 11 Maret cukup saya gunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali kewibawaan pemerintah”.

Demikian antara lain uraian umum Presiden Soeharto sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret.

Pada permulaan uraian umum itu, Presiden mengakkui banyak pertanyaan oleh masyarakat luas, khususnya oleh pers dalam negeri atas Surat Perintah tersebut.

Surat Perintah 11 Maret terkenal dengan Super Semar – Red, demikian Presiden, merupakan bagian sejarah yang sangat penting untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan memberi isi kepada kemerdekaan itu.

Riwayat Super Semar
Presiden menerangkan, ada kesengajaan untuk tidak menyetujui prakarsa memperingati lahirnya Super Semar secara besar-besaran, justru menghindarkan tumbuhnya mitos baru kepada peristiwa itu atau mungkin yang memitoskan Presiden sendiri.

Menyinggung lahirnya Super Semar, Presiden secara singkat memulainya dari pemberontakan G30S/PKI yang diawali dengan pembunuhan terhadap sejumlah pimpinan AD, pemberontakan itu, demikian Presiden menimbulkan pemikiran yang mendalam pada pimpinan AD dan ABRI khususnya, untuk menemukan jawaban sumber apa yang memungkinkan timbulnya pemberontakan itu, bagaimana mengatasi akibatnya dan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia harus kita atur sehingga bukan saja terhindar dari pemberontakan yang menyengsarakan rakyat, tetapi malahan harus dapat melaksanakan pembangunan.
PKI, demikian Presiden, dengan pemberontakannya mempunyai tuntutan akhir merubah Pancasila dan UUD 45 untuk diganti dengan sistem lain yang kita tidak terima, sebagai usaha yang ke-2 setelah gagal tahun 1948.

Presiden Soekarno waktu itu berjanji mengambil penyelesaian politik tetapi perkembangan menunjukkan, demikina Presiden Soeharto, tindakan Presiden Soekarno malahan membela PKI, melindungi tokoh yang terlibat dan memberi tanggapan positif atas surat DN. Aidit dari tempat persembunyiannya di Jawa Tengah. Termasuk membentuk “Kabinet 100 Menteri”, membubarkan KAMMI dan menyampingkan hasil “Fact Finding Commision”.

Sikap Presiden Soekarno itu, demikian Presiden, menimbulkan situasi konflik yang sangat tajam, ribuan korban jatuh di daerah-daerah karena rakyat bertindak sendiri-sendiri, termasuk karena prasangka buruk antar golongan yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktek politik yang sangat sempit.

Pertentangan antara Presiden Soekarno dengan rakyat semakin tajam, demikian Presiden, yang mencapai puncaknya tanggal 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno secara mendadak meninggalkan Sidang Kabinet yang dipimpinnya, yang menunjukkan kepanikan waktu itu.

Pada tanggal 11 Maret 1966 itu juga, demikian Presiden “Saya mengutus 8 perwira tinggi Angkatan Darat, waktu itu masing-masing Mayjen TNI Basoeki Rachmat, Mayjen TNI M. Yusuf dan Mayjen TNI Amir Machmud, menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Melalui 3 perwira itu saya menyampaikan kesanggupan saya, selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk mengatasi keadaan, apabila Presiden Soekarno memberi tugas dan kepercayaan penuh kepada saya”.

Dengan tidak mengulangi kembali isi Surat Perintah tersebut, Presiden selanjutnya mengatakan atas kesanggupan itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret dan seterusnya Soeharto mengambil dua tindakan, membubarkan PKI dan mengamankan sejumlah menteri yang terlibat G30 S/PKI atau dianggap menghalangi pembubaran PKI.

Pembubaran PKI
Dengan pembubaran PKI, demikian Presiden, adalah usaha untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan, menyelamatkan prestige Presiden Soekarno saat itu, yang mungkin tidak sanggup melaksanakan tuntutan rakyat karena keyakinan dan tindakan politik yang telah diambilnya.

Pembubaran itu dilakukan, demikian Presiden, karena hanya dengan itu ketertiban umum dapat dipulihkan, rasa keadilan dapat dipenuhi dan persatuan rakyat dapat dipulihkan.
Landasan hukum pembubaran PKI, demikian Presiden adalah, disamping Super Semar itu sendiri juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepartaian dan hasil pemeriksaan dan serta putusan Mahmillub terhadap tokoh G30S/PKI.

Pengamanan menteri-menteri
Pengamanan terhadap menteri, demikian Presiden, adalah justru untuk menegakkan kembali kewibawaan pemerintah yang dipercaya oleh rakyat, sebab kewibawaan pemerintah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi politik, yang waktu itu juga telah dituntut oleh rakyat.

Sidang Umum ke-IV MPRS
Presiden berkata selanjutnya, kita harus membangun kehidupan bangsa dengan cara yang dewasa yang tidak lagi digoncangkan oleh krisis demi krisis, tidak dirobek-robek oleh pemberontakan demi pemberontakan. Jalan kearah itu, demikian Presiden, ditunjukkan oleh UUD ialah dengan menumbuhkan demokrasi, memperkuat kehidupan konstitusional dan menegakkan hukum yang pada waktu itu sangat diabaikan.

Surat Perintah 11 Maret harus kita manfaatkan untuk menegakkan kembali prinsip itu. Itulah sebabnya, saya meminta agar Sidang Umum ke-IV MPRS mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret, demikian juga tindakan yang saya ambil dalam membubarkan PKI.

Super Semar bukan kekuasaan mutlak
Presiden berkata selanjutnya, “Saya tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak, juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup berselubung”.

Presiden mengakui Super Semar itu masih ada dan menjadi Ketetapan MPRS No. IX yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan luas dikatakan selanjutnya “tetapi saya lebih sadar lagi atas besarnya tanggung jawab yang dipikulkan oleh rakyat dan sejarah diatas pundak saya dan sebagai seorang muslim, tanggung jawab saya kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dihadapan sidang MPRS itu, demikian Presiden “saya telah berjanji dengan khidmat bahwa selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX saya akan melaksanakan tugas saya dengan sepenuh rasa tanggung jawab. Saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Surat Perintah 11 Maret cukup saya gunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali kewibawaan pemerintah”. (SH)