Ketua Jatam, Balon Gubernur NTT Tidak Ada Yang Berpihak Kepada Rakyat...

Ketua Jatam, Balon Gubernur NTT Tidak Ada Yang Berpihak Kepada Rakyat Korban Tambang

SHNet, KUPANG-Empat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 dinilai tidak berpihak dan pro rakyat korban tambang di sejumlah wilayah di daerah itu.

Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diduga memiliki catatan buruk dalam hal perusahaan tambang dan perkebunan berskala besar di NTT.

“Seluruh calon gubernur dan wakil gubernur memiliki catatan buruk soal tambang di NTT,” kata Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar di Kupang, Sabtu (10/3/2018).

Dari empat kandidat calon gubernur NTT itu, tidak satu pun yang berpihak kepada rakyat korban tambang. Padahal, mereka adalah mantan bupati, wakil gubernur, dan anggota DPR.

Ia menegaskan, dalam konteks pertambangan masih terdapat 309 izin tambang yang menyebar di 17 kabupaten di NTT. Kehadiran pertambangan merampas lahan dan merusak hutan, mencemari air dan pesisir pantai, bahkan tidak sedikit warga dikriminalisasi hingga berujung di penjara karena membela tanah dan airnya.

“Selain tambang, NTT juga dikepung investasi perkebunan skala besar seperti di Kabupaten Sumba Timur dan Ngada,” ujarnya.

Melky menegaskan para kandidat yang bertarung dalam pilgub NTT adalah politisi lama yang memiliki rekam jejak buruk terkait pertambangan dan perkebunan.

Christian Rotok calon wakil gubernur dari Gerindra dan PAN misalnya, pernah mengobral 22 izin tambang selama dua periode menjadi Bupati Manggarai. Sementara Calon Gubernur dari PDIP, Marianus Sae pernah menerbitkan lima izin tambang pada 2010 saat dilantik menjadi Bupati Ngada dan satu izin tambang perkebunan di tahun 2011.

Kandidat lain seperti Esthon Foenay calon gubernur dari Gerindra dan PAN ( Esthon-Chris) Viktor Laiskodat-Joseph Nae Soi (Viktor-Jos) yang diusung NasDem, Golkar dan Hanura, dan Benny Harman-Benny Litelnoni (Harmoni) yang diusung Partai Demokrat, PKS dan PKPI serta Emi Nomleni calon wakil gubernur pasangan Marianus Sae (Marianus-Emi) dari PDIP dan PKB tidak memiliki rekam jejak yang baik sebagai tanda keterlibatan mereka dalam setiap persoalan masyarakat. (Dis Amalo)