Ketetapan Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno

Tepat Pukul 13:35 Jatuhlah Vonis MPRS

Ketetapan Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno

Jakarta, 13 Maret 1967 – Dengan ketokan palu 3 kali oleh Ketua Sidang Jenderal Dr. AH. Nasution, diiringi tepuk tangan panjang dari para anggota dan semua hadirin, maka tepat pukul 13:35 hari Minggu siang tanggal 12 Maret 1967 jatuhlah vonis MPRS berupa pengesahan Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno sesuai dengan bunyi memori penjelasan atas ketetapan tersebut, maka dengan disahkannya ketetapan MPRS itu Presiden Soekarno yang telah memegang jabatan Presiden/Kepala Negara RI selama 21 tahun sejak Agustus 1945, mulai disahkannya ketetapan tersebut (dan berlaku surut mulai tanggal 22 Februari 1967) telah diganti oleh Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden.

Bunti selengkapnya ketetapan MPRS tersebut adalah sebagai berikut :

Ketetapan MPRS RI No.XXXIII/MPRS/67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dengan rachmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Menimbang : a. Bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” dan surat Presiden Mandataris MPRS tanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota MPRS pada khususnya karena tidak menuntut secara jelas pertanggungan jawab tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G30S/PKI beserta epiloognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak.

Umum : b. Bahwa Presiden/Mandataris MPRS telah menyerahkan negara kepada pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakannya dalam pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari 1967.

c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No. R032/67 tanggal 1 Februari 1967 yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. MPRS berpendapat bahwa ada petunjuk, yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh G30S/PKI.
Memperhatikan :
1. Resolusi dan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 9 dan 23 Februari 1967.
2. Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967.
3. Pidato sambutan Ketua DPRGR pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS.
4. Keterangan pemerintah di depan Sidang DPRGR pada tanggal 4 Maret 1967.
5. Pidato laporan Panglima Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan pada tanggal 7 Maret 1967.

Mengingat :
1. Pembukaan UUD 45 beserta penjelasannya.
2. pimpinan MPRS No.13/8/1967 tentang penolakan pidato pelengkap Nawaksara.
Mendengar : Musyawarah Sidang MPRS tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 12 Maret 1967.

Memutuskan :
Menetapkan : Ketetapan tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno
Bab I
pasal I
Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawarahan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat yang lahir dalam Undang-Undang Dasar 1945.
(SH)