Kembalikan Uang Beli Tanah di Rote, Proses Hukum Bisa Dihentikan

Kembalikan Uang Beli Tanah di Rote, Proses Hukum Bisa Dihentikan

SHNet, KUPANG-Dosen Faktultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Yanto Ekon mengatakan, proses hukum dugaan korupsi penjualan tanah di Kabupaten Rote Ndao, bisa dihentikan apabila pengembalian keuangan negara sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTT (Kejati NTT). “Jika penyetoran kembali uang tersebut, sebelum ada penetapan tersangka atau tersangka-tersangka maka  belum ada tindak pidana korupsi dan proses hukumpun tidak perlu lagi dilakukan,” katanya kepada SHNet di Kupang, Rabu (14/3).

Penyetoran kembali uang pembelian tanah di Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao oleh Kuasa Hukum Pemilik Tanah tanggal 26 Februari 2018 mendapat berbagai tanggapan publik terutama tentang apakah penyetoran kembali itu mengakibatkan kasus itu tetap dilanjutkan proses hukumnya atau dihentikan.

Yanto Ekon berpendapat, dasar hukumnya dalah Pasal 4 UU-PTPK yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.

Penjelasan pasal itu menyatakan dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Kategori pelaku tindak pidana menurut hukum pidana adalah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Bahkan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25 Tahun 2016,  maka delik korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, terjadinya delik korupsi harus ada kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya.

Sedangkan jika hanya berpotensi merugikan maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, berdasarkan pasal 4 dan penjelasan tersebut beserta Putusan MK Nomor  25 Tahun 2016, maka pengembalian kerugian keuangan negara setelah adanya penetapan tersangka atau tersangka-tersangka oleh penyidik maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak meniadakan proses pidana kepada pelaku.

Sebaliknya penyetoran atau pengembalian keuangan negara sebelum adanya penetapan tersangka atau tersangka-tersangka maka pengembalian keuangan negara itu mengakibatkan berhentinya semua proses penyelidikan terhadap kasus itu.

“Hubungannya dengan pengembalian uang belanja pengadaan tanah di Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya oleh Kuasa Hukum Pemilik tanah adalah kasus itu tetap diproses jika pada saat pengembalian/penyetoran kembali uang tersebut telah ada penetapan tersangka atau tersangka-tersangka,” jelasnya.

Namun, sebaliknya jika pada saat penyetoran kembali uang tersebut, sebelum ada penetapan tersangka atau tersangka-tersangka maka belum ada tindak pidana korupsi dan proses hukumpun tidak perlu lagi dilakukan. Pada tahun 2016 pemerintah daerah (Pemda) Rote Ndao membeli tanah seluas 4 hektare di Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya dengan menggunakan APBD sebesar Rp 7.428.617.037.

Namun, menjadi polimik karena DPRD Rote Ndao menolak pembelian tanah tersebut dengan alasan tidak melalui pembahasan di lembaga dewan.

Sesuai informasi, dana sebesar itu sudah disetor kembali ke rekening kas daerah Kabupaten Rote Ndao oleh pemilik tanah. Tanah seluas 4 hektare di Desa Oehandi itu dibeli  untuk pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan Rote Barat Daya. Kasus tersebut sementara diproses di Kejati NTT.(da)