Jepang Akan Luncurkan Sistem AI untuk Memprediksi Kejahatan

Jepang Akan Luncurkan Sistem AI untuk Memprediksi Kejahatan

ilustrasi / ist

SHNet, Kanagawa – Dalam persiapan untuk Olimpiade Tokyo 2020, kepolisian Jepang akan memperkenalkan kebijakan baru yakni memprediksi sebuah kejahatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (atificial intelligence).

Secara spesifik adalah Kepolisian Prefektur Kanagawa akan menjadi yang pertama menggunakan teknologi ini untuk mengidentifikasi kejahatan bahkan sebelum hal itu terjadi.

Sepertinya para pejabat yang berwenang ingin mendapatkan dana untuk proyek tersebut pada bulan April 2018. Dengan asumsi saat dana tersedia, kepolisian akan dapat menguji teknologi AI prediksi kepolisian tersebut pada tahun 2020.

Sistem AI yang dikembangkan itu dapat menentukan apakah seseorang berada di belakang beberapa kejahatan yang terjadi dengan membandingkan data yang berkaitan dengan setiap kejahatan. Lewat data tersebut, kecerdasan buatan kemudian bisa memprediksi langkah selanjutnya dari tindakan kriminal atau lokasi yang bisa menjadi target berikutnya.

Sistem berbasis AI akan dibangun berdasarkan data tentang kapan waktu kejadian dan di mana lokasi kriminal terjadi dari sekitar 1 juta kejahatan dan 800.000 kecelakaan yang pernah terjadi di masa lalu.

Sistem ini juga diharapkan dapat menggabungkan catatan tentang jenis kelamin dan usia orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dan kecelakaan, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan dan rincian kecelakaan, serta informasi cuaca, fitur medan dan bangunan pada saat itu.

Saat ini petugas kepolisian di prefektur itu telah menggunakan sistem lain yang menunjukkan daerah dan periode waktu terjadinya kejahatan dan kecelakaan untuk membantu tugas patroli mereka.

Informasi ini sangat dibutuhkan untuk mencegah kejahatan yang terjadi dan mengimbangi beban kepolisian, demikian ungkap sumber pemerintah prefektur setempat kepada Japan Times.

Sistem kecerdasan buatan itu sendiri nantinya diatur untuk memiliki algoritma “pembelajaran mendalam”, layaknya proyek pembelajaran mendalam Google saat ini, sehingga mengajarkan komputer bekerja secara real-time karena mengumpulkan lebih banyak data.

Sistem prediksi AI ini diatur untuk memiliki akses penuh terhadap statistik kepolisian serta update real-time pada waktu, tempat, cuaca, dan kondisi geografis yang relevan dengan kejahatan yang dilakukan.

Bahkan ada pembahasan mengenai membiarkan sistem AI tersebut dapat mengakses media sosial yang menyebutkan wilayah tertentu atau orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan.

Dalam sebuah wawancara dengan Japan Times, Toyoaki Nishida, seorang profesor ilmu informasi di sekolah pascasarjana Universitas Kyoto, mengatakan bahwa tindakan prediksi hanya akan berhasil jika hipotesis akan masalah tersebut terbukti benar. Namun, dia mencatat bahwa mungkin ada lebih banyak masalah yang bisa diatasi sistem daripada yang diantisipasi sebelumnya.

Sebagai contoh, AI dapat membuat orang menjaga ketertiban secara lebih konstan dari area yang sama persis karena perhitungan algoritma. Dia mengatakan bahwa warga harus menyetujui dan juga dianggap sebagai prioritas nomor satu.

Di lain pihak, ada sejumlah tempat lain di seluruh dunia yang ingin memulai kebijakan prediktif. Perusahaan Palantir contohnya, yakni perusahaan swasta yang bergerak di bidang software dan pengelolaan data besar, baru-baru ini turut menghadapi kesulitan saat diam-diam menggunakan teknologi prediktif kepolisian di New Orleans, Louisiana. Aplikasi tersebut mendapat kritik dari petugas penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hak kebebasan sipil.

“Mereka menciptakan daftar target, tapi kami kan tidak sedang memburu Al Qaeda di Suriah,” kata seorang mantan petugas penegak hukum dalam sebuah wawancara dengan The Verge. Petugas yang tidak disebutkan namanya tersebut mengamati pekerjaan sistem yang dibuat Palantir secara langsung dan berbicara ke media di bawah sumpah anonimitas.

“Palantir adalah contoh bagus dari jumlah uang yang benar-benar menggelikan yang dikeluarkan untuk alat teknologi yang mungkin hanya memiliki beberapa aplikasi,” kata mantan pejabat tersebut. “Namun, itu bukan alat yang tepat untuk penegakan hukum lokal dan negara bagian.”

Kemitraan Palantir dimulai pada tahun 2012 dan baru-baru ini dibawa ke publik setelah kemitraan antara Kota New Orleans dan perusahaan tersebut bubar pada 21 Februari 2018 lalu.

Pada tahun 2016, American Civil Liberties Union (ACLU) bermitra dengan 16 kelompok lainnya membuat pernyataan bersama melawan kebijakan prediktif kepolisian setelah Departemen Kepolisian Los Angeles dan University of California, Los Angeles mencoba menggunakannya.

Pernyataan ACLU tersebut mengundang potensi besar penggunaan AI secara konsisten untuk menjaga kepolisian di wilayah dan kelompok orang yang sama sebelum melakukan kejahatan. (HNP)