Cegah Pertentangan Politik Yang Diagamakan

Usul Subchan Tentang Program Kelompok Persatuan

Cegah Pertentangan Politik Yang Diagamakan

Jakarta, 16 Maret 1970 – Wakil Ketua MPRS HM. Soebchn ZE menyatakan bahwa menurut pendapat pribadinya program yang sebaiknya untuk kelompok persatuan yang terdiri dari 4 partai Islam tersebut ialah :

1.Mempercepat konsolidasi rules of law
2.Menghindarkan adanya penyalah gunaan kekuasaan
3.Kampanye anti korupsi
4.Menegakkan keadialan (kalau kemakmuran tidak bisa dikerjakan sekaligus)
5.Membantu pemerintahan Presiden Soeharto dengan segala daya dan dana untuk mensukseskan pembangunan 5 tahun

Hal ini dinyatakan oleh Soebchan dalam percakapannya dengan pers Sabtu siang di ruang kerja MPRS dan sekali lagi menandaskan bahwa manfaat dari pengelompokan partai ini adalah satu langkah yang baik untuk memsymplisir proses decision making sehingga alternatif pendapat masyarakat bisa diperkecil.

Menjawab kegunaan konkret dari pengelompokan partai, selanjutnya dinyatakan bahwa hal itu membantu kearah stabiiltas politik serta sejalan dengan jiwa Tap MPRS XXII tentang penyederhanaan partai.

Kelompok pertentangan agama harus dihindarkan
Dalam keterangan selanjutnya ditegaskan bahwa untuk pengelompokan tersebut yang harus dihindarkan adalah jangan sampai yang maksud semula untuk mempolarisir pendapat masyarakat untuk memperpendek proses pengambilan keputusan malahan menjadi polarisasi dari pada pertentangan.

Menjawab pertanyaan Soebchan menyatakan bahwa secara preventif yang harus dihindari adalah apabila kelompok tersebut bisa menjadi kelompok pertentangan agama. Sebab menurut saya di Indonesia ini tidak ada pertentangan politik yang kemudian diagamakan, demikian pendapat Soebchan dan kemudian berkata : Maka itu kelompok Islam memakai nama “kelompok persatuan”, sehingga kelompok ini tidak semata-mata ideologi tetapi suatu kelompok dari pola demokrasi.

Menurut Wakil Ketua MPRS tersebut hal lain yang harus dihindarkan adalah apabila selain adanya 2 kelompok kemudian diciptakan kelompok “wip position”, sehingga 2 kelompok tadi bisa diadukan dalam tawar-menawar politik dan golongan yang mau memberikan konsesi lebih banyak kepada “wip position” yang akan dimanfaatkan.

Berkata selanjutnya Soebchan : “Untuk menghindari hal itu, haruslah dikembangkan pola demokrasi Pancasila”. (SH)