Terkesan Dipaksakan Penangkapan Marianus Sae Oleh KPK

Terkesan Dipaksakan Penangkapan Marianus Sae Oleh KPK

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae, dengan dugaan terima gratifikasi, terkesan dipaksakan.

Pukul 10.00 WIB, Minggu, 11 Februari 2018, Marianus Sae, Bupati Ngada, Calon Gubernur NTT, 2018 – 2023, di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur, terkena OTT KPK, dengan barang bukti uang Rp4,1 miliar gratifikasi dari salah satu kontraktor pemenang proyek.

“Jika kita mencari istilah OTT di dalam KUHAP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, maka kita tidak akan menemukan nomenklatur OTT di dalam kedua UU yang selama ini menjadi landasan bekerjanya KPK. Namun demikian KUHAP hanya mengenal dan mengatur tentang tertangkap tangan dan penangkapan di dalam pasal 1 angka 19 s/d 20 dan pasal 16 s/d 19 KUHAP,” kata Petrus Selestinus, Rabu (14/2/2018).

Menurut Petrus Seletinus, jika kita cermati penjelasan pimpinan KPK di sejumlah media, bahwa Marianus Sae ditangkap oleh Tim Penyidik KPK pada Minggu 11 Februari 2018, setelah KPK mendapat informasi dari masyarakat, pengecekan ke lapangan dan melakukan serangkaian “penyidikan”, maka OTT KPK terhadap Marianus Sae, terjadi ketika kasus dugaan menerima suap/gratifikasi sedang berada dalam tahap penyidikan oleh KPK.

“Kata-kata dan kalimat bahwa “Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap dalam OTT yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK pada Minggu, 11 Februari 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pengecekan ke lapangan dan melakukan serangkaian penyidikan” mengandung makna bahwa OTT KPK di beberapa tempat berbeda di Surabaya, Kupang dan di Bajawa dalam waktu bersamaan tidak memiliki landasan hukum,” ujar Petrus Selestinus.

Tegasnya lagi, karena tidak sedang terjadi peristiwa suap, sehingga menimbulkan tanda tanya publik, terutama untuk apa dilakukan OTT dan atas dasar kepentingan mendesak siapa sehingga OTT harus dilakukan di luar mekanisme KUHAP.

Kalau saja kasus dugaan Korupsi berupa menerima Suap atau Gratifikasi yang disangkakan kepada Marianus Sae, sedang dalam tahap penyidikan KPK, mengapa terhadap Marianus Sae dkk. mesti dilakukan OTT KPK, bukankah dengan Laporan Masyarakat dan bukti-bukti yang sudah dimiliki berdasarkan serangkaian penyelidikan dan penyidikan KPK.

Maka penangkapan terhadap Marianus Sae, hanya boleh dilakukan setelah Marianus Sae diperiksa sebagai saksi atau Marianus Sae lalai memenuhi panggilan KPK.

Menurut pengacara kondang ini, KPK harus menjelaskan secara lengkap kepada publik tentang landasan hukum OTT dan Tertangkap Tangan menurut KUHAP, kapan Penyelidikan dan Penyidikan kasus ini mulai dibuka, kapan tahap Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan.

” Oleh karena itu, terkait OTT ini, KPK harus memberikan penjelasan secara lengkap untuk meluruskan berbagai spekulasi tentang OTT terhadap Marianus Sae,” tegas Petrus lagi. (Aju)