Terkait Permendagri, Dirjen Risbang : Peneliti Jangan Dikekang

Terkait Permendagri, Dirjen Risbang : Peneliti Jangan Dikekang

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Risbang Kemenristekdikti) Muhammad Dimyati mengatakan, pemerintah jangan sampai mengekang peneliti. Sebaliknya, pemerintah harus mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi penelitian.

Apalagi, sejauh ini, peneliti di Indonesia masih penuh dengan keterbatasan baik dari sisi pendanaan, insentif, maupun peralatan. “Kita kan pengin mendorong peneliti Indonesia yang penuh keterbatasan. Jadi justru harus didorong dengan menciptakan suasana kondusif, bukan malah dikekang,” katanya ketika dihubungi SHNet.

Ia dimintai tanggapannya terkait pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan peraturan tersebut setelah menuai penolakan dari publik karena dianggap berbau pengekangan.

Dimyati mengatakan, regulasi ke depan hendaknya mendorong kondusifitas, produktifitas, dan relevansi riset. Langkah ini diperlukan agar peran R&D (Research and Development) dalam pembangunan ekonomi nasional dapat lebih signifikan dan terukur, sehingga tujuan pembangunan bisa terwujud.

Dia menambahkan, pihaknya menginginkan peneliti didata dan diminta bertanggung jawab. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki data nama-nama peneliti. “Yang dipunyai hanya yang dari Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Padahal, banyak yang lain. Jadi sekalian men-data base kita ingin biarkan mereka meneliti tetapi tanggung jawab,” ia memaparkan.

Meski demikian, ia sepakat jika penelitian membuat gaduh karena salah, maka tidak perlu diterbitkan. “Atau dia harus mengembalikan anggaran, atau dibawa ke ranah hukum bila memang berkait dengan ranah hukum. Itu bentuk dari tanggung jawab peneliti,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, luput melibatkan publik dalam penerbitan peraturan itu. Namun, dia membantah ingin mengekang peneliti. Menurut Kemendagri, tujuan diterbitkan SKP itu sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian.

Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut soal ukuran dampak negatif tersebut.  Mantan Menristek era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhammad AS Hikam melalui akun twitternya @mashikam menyebut, Permendagri itu otoriter.

“Ciri khas rezim otoriter adalah takut kebohongannya terbuka. Karena itu ia batasi dan larang riset IPTEK dengan macam-macam dalih konyol,”katanya. (TH)