Soekarno Secara Moril Bukan Presiden Sejak 16 Februari 1967

Soekarno Secara Moril Bukan Presiden Sejak 16 Februari 1967

Bandung 23 Februari 1967 – Soekarno secara moril sejak disahkannya resolusi Nuddin Libis cs oleh DPRGR tanggal 16 Februari yang lalu tidak lagi merupakan Presiden, tinggal hanya merupakan Presiden formil, demikian menurut Mshuri SH, Direktur Jenderal Perguruan Tinggi/Ketua Umum Persahi.

Mashuri SH mengatakan, bahwa sidang MPRS tanggal 7 s/d 11 Maret, tidak lagi akan membicarakan apakah Soekarno turun atau tetap pada jabatan Presiden, tapi tinggal hanya meresmikan pemberhentiannya.

Hal itu dikemukakan oleh Dirjen Perguruan Tinggi di Gedung Gelora Bandung ketika berbicaraa pada hari Rabu pagi, di muka prama-prami yang sedang mengikuti masa pra-bakti diberbagai perguruan tinggi di Bandung.

Ia selanjutnya menerangkan, bahwa walaupun sidang umum ke-V MPRS tidak lagi memperdebatkan kedudukan Soekarno, namun dewasa ini tetap ada kasak-kusuk untuk merubah cara penyelesaian Soekarno antara lain apa yang dinamakan “kerukunan nasional”, cara mana sungguh bertentangan dengan cara konstitusionil.

Mashuru mengungkapkan, situasi konflik dikalangan pimpinan negara sebenarnya terjadi sejak Desember yang lalu, ketika untuk kesekian kalinya Soekarno menolak saran Jenderal Soeharto untuk “mengikuti pihak orde baru dan mengutuk Gestapu-PKI”.

Menurut Mashuri, saran terakhir dikemukakan oleh Soeharto pada saat sebelum peringatan Isra Mi’raj di Istana, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Soekarno, “Sehingga sejak itu Soeharto tidak mau mengajak-ajak lagi, dan mulailah situasi konflik berkembang”.

Jadi, kata Dirjen Perguruan Tinggi tersebut, “Kita sudah terlalu banyak membujuk Soekarno untuk berpihak pada kita melawan Gestapu-PKI, tapi dia sendiri yang memilih pihak Gestapu PKI”.
Dijelaskan, bahwa perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian baik dan berdaya kritik, serta berani mempertahankan kebenaran ilmiah.

Mahasiswa tidak pantas berjiwa bebek, dan menurut saya pada semabarang komando, tapi mestinya setiap mahasiswa mengembangkan kepribadian dan daya kritiknya demi kebenaran dan demi tanggung jawabnya pada kemanusiaan.

Iapun menekankan, bawha ilmu pengetahuan tidak boleh dikorupsi dan dimanipulasi seperti dijaman orde lama, sehingga karenanya, maka perguruan tinggi perlu dibebaskan dari segala macam bentuk totaliterisme. (Ant)