Situasi Telah Dapat Diatasi

Kesimpulan Dewan Stabilisasi Dan Keamanan

Situasi Telah Dapat Diatasi

Jakarta, 13 Februari 1974 – Presiden Soeharto hari Selasa 4,5 jam lebih telah memimpin sidang yang pertama dari Dewan Stabilisasi Politik dan keamanan Nasional sejak dibentuk tanggal 4 Februari yang lalu.

Menteri Penerangan Mashuri selesai sidang di Bina Graha itu mengatakan bahwa Presiden Soeharto pada sidang tersebut telah menegaskan kembali strategi pembangunan dalam Repelita II baik dibidang ekonomi, sosial, politik, hankam, maupun lluar negeri. Dalam seluruh gerak pembangunan itu dikatakan, sangat mutlak partisipasi seluruh masyarakat dengan tetap menjamin penyalurannya secara konstitusional, demokrasi dan berlandaskan pada ketertiban hukum.

Mashuri katakan dalam melaksanakan Repelita II, perlu dijamin kelancaran dan pengamanannya terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangannya. Karenanya stabilitas nasional yang dinamis perlu diperkuat baik dibidang ekonomi maupun politik. Seperti dimaklumi dalam Repelita II, kata Mashuri, juga akan digarap lebih mendalam masalah non-ekonomi walaupun titik berat pembangunan tetap masih bidang ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan dan tujuan itu maka dibentuklah Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional ini yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Dalam sidang pertama ini Presiden Soeharto juag telah memberi petunjuk tata kerja Dewan. Untuk itu telah diputuskan pembangunan 3 buah panitia tetap.

1.Panitia Kerja Tetap bidang politik dalam negeri yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
2.Panitia kerja Tetap bidang politik luar negeri diketuai oleh Menteri Luar Negeri.
3.Panitia Kerja Tetap bidang keamanan nasional diketuai Menteri Hankam/Pangab.

Panitia tetap ini bertugas membahas dan menyiapkan rumusan kebijaksanaan untuk diajukan kepada Dewan, anggotanya terdiri dari anggota dewan lainnya.
Mashuri selanjutnya mengulangi bahwa dewan bersidang pada tiap hari Selasa minggu kedua tapi kalau dipandang perlu dapat diadakan sidang khusus.

KTT Lahore
Sidang pertama ini juga telah membahas mengenai KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Islam di Lahore, Pakistan yang akan berlangsung tanggal 21 – 23 Februari 1974.
Presiden Soeharto memutuskan menerima baik undangan menghadiri konferensi itu.

Untuk itu akan dikirim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, diperkuat oleh anggota DPR dan tokoh Islam.
Juga sidang, setelah mendengar laporan dan langkah yang telah diambil oleh alat negara sampai saat ini telah menyimpulkan bahwa secara nasional keadaan telah dapat diatasi dari akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa 15 Januari.

Namun demikian Presiden Soeharto menginstruksikan agar terus diadakan langkah represif dan preventif yang menyeluruh disegala bidang dengan tujuan agar pelaksanaan Repelita II benar-benar dapat diamankan dan terhadap mereka yang bersalah tetap akan diambil tindakan yang tegas.
Sidang pertama ini disamping dihadiri lengkap oleh anggotanya juga dihadiri oleh Menteri P dan K Syarif Tayeb.

Atas pertanyaan Mashuri mengatakan Menteri P dan K telah melaporkan hasil dari rapat Rektor seluruh Indonesia baru-baru ini dan penertiban universitas serta pembinaan mahasiswa.
Menjawab pertanyaan tentang penyelesaian tahanan akibat peristiwa 15 Januari, Mashuri katakan mereka tetap akan diusut menurut ketentuan hukum yang ada, sedang yang tidak bersalah segera dilepaskan. Mashuri juga membenarkan bahwa yang bersalah akan dituntut kemuka pengadilan. (SH)