Sistem Hukum Masih Tidak Adil pada Perempuan

Sistem Hukum Masih Tidak Adil pada Perempuan

Dokumentasi: LBH APIK Jakarta

SHNet, Jakarta –  Perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual masih menemui berbagai kendala dalam pemenuhan hak dari tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Sebagai contoh, pada korban kekerasan seksual kerap ditanyakan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan korban seperti “pakaian apa yang di digunakan, kenapa tidak berteriak, mengapa pulang sendiri” dalam proses pelaporan/pengaduan dan pemeriksaan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Siti Mazuma, Direktur LBH APIK Jakarta dalam Diskusi Publik Laporan Tahunan 2017 LBH Apik Jakarta yang bertema “Sistem Hukum Masih Tidak Adil pada Perempuan” di Gedung Dewan Harian Nasional 45, Jakarta Pusat pada Rabu (14/2/2018).

“Sepanjang Tahun 2017, LBH APIK Jakarta menerima pengaduan sebanyak  648 kasus kekerasan terhadap perempuan,” terang Zuma dalam sambutannya.

Namun demikian, LBH APIK Jakarta mencatat bahwa kesadaran masyarakat akan kasus kekerasan terhadap perempuan serta hukum yang melindunginya cenderung meningkat seiring dengan banyaknya kampanye mengenai isu ini selama setahun belakangan.

LBH APIK Jakarta juga mencatat adanya kemajuan dari pendampingan kasus diantaranya putusan kasus kriminalisasi terhadap anak korban perkosaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijatuhi Rehabilitasi 1 tahun 8 bulan dan kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas di mana pelaku diputus 8 tahun oleh Hakim di Pengadilan Negeri Depok.

Dalam hal advokasi kebijakan, LBH APIK Jakarta melihat ada beberapa capaian di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat daerah, LBH APIK Jakarta berhasil mendorong lahirnya Keputusan Gubernur Provinsi  Nomor 1564 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

Sedangkan di tingkat nasional hasil Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan kerjasama MAPPI FH UI dan LBH APIK Jakarta tahun 2017 dapat dijadikan dasar untuk mendorong lahirnya PERMA 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum di Mahkamah Agung.

“Diskusi Publik Laporan Tahunan LBH Apik Jakarta, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik yang kami selenggarakan setiap tahun,” lanjut Zuma. (Ida)