PIKUL Minta Pemerintah Daerah Menciptakan Pasar Pangan Lokal

PIKUL Minta Pemerintah Daerah Menciptakan Pasar Pangan Lokal

ist

SHNet-KUPANG-Perkumpulan PIKUL menilai beragamnya pangan lokal yang tersedia bila dikembangkan akan menjadi salah satu pilar utama untuk

meningkatkan ketahanan pangan. Sebab, selain sumber gizi, pangan lokal juga sebagai andalan ketika terjadi ancaman bahaya kelaparan atau krisis pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT), terutama di wilayah pedesaan.

“Selain itu pangan lokal pun diharapkan memberi dampak ekonomi bagi petani di pedesaan. Karena itu pengembangan Pangan Lokal membutuhkan dukungan pasar untuk memberikan insentif bagi masyakakat desa yang menanam pangan lokal,” kata Program Manager Keragaman dan Kedaulatan Perkumpulan PIKUL Danny Wetangterah dalam press release yang dikirim  kepada SHNet di Kupang, Minggu (18/2).

Belajar dari kebijakan pemda Provinsi NTT tentang himbauan wajib mengenakan tenun ikat. Dalam 20 tahun terakhir, kebijakan itu mampu menciptakan permintaan atas tenun ikat sehingga produksi tenun ikat tetap berlangsung dari pengrajin.

Bila kebijakan yang sama diberlakukan kepada semua OPD di Kabupaten Kupang agar wajib menyajikan pangan lokal dalam setiap rapat/pertemuan maka pangan lokal pasti memberi nilai tambah bagi petani.

Menurut Danny, dalam APBD 2015-2017, Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan anggaran Rp 8.251.234.400 untuk penyediaan makan-minum. Bila diasumsikan 50% (Rp 4.125.617.200) saja dibelanjakan untuk pangan lokal

seperti sorgum (pangan subsitusi beras) dengan harga Rp 10.000/kg (di tingkat petani), maka ada 412.562 kg atau 412,6 ton sorgum yang terjual di tingkat petani. Ini peluang besar, karena bila kebijakan ini yang dilakukan maka warga desa akan kembali menanam sorgum yang saat ini hampir punah.

Ia menyampaikan dalam diskusi bertajuk Pengembangan Pangan Lokal dalam Dana Desa yang dilaksanakan di Aula Yayasan Alfa Omega pada 13 Februari 2018,  Pemerintah Kabupaten Kupang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Charles Amekan.

Pada kesempatan itu, Charles  mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang sebenarnya telah mendukung pangan lokal, berupa surat edaran kepada OPD untuk sajikan snack/kudapan pangan lokal dalam menerima tamu dan rapat.

“Jadi dalam setiap rapat atau pertemuan baik di kantor maupun saat berkunjung ke desa-desa kalau yang disajikan itu bukan pangan lokal, maka akan ditolak. Jadi dalam kotak snack itu berisi pangan lokal,” kata Charles.

Ia menjelaskan, Bupati Kupang sudah menghimbau pihak TP. PKK agar mewajibkan kantin-kantin sekolah untuk menjual pangan lokal. Mengenai dana desa untuk pengembangan pangan lokal, menurut Charles  ada ruang untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pangan lokal. Karena perlu diperhatian dengan baik, agar bisa disesuaikan dan dilaksanakan nantinya.

“Sehingga harapan masyarakat untuk diperjelas soal pangan lokal, tidak bisa dalam regulasi, tapi dalam kegiatan. Kalau dikonsultasikan lebih awal, maka mungkin bisa diusulkan untuk pembuatan digit baru,” kata Charles. (Dis Amalo)