PIKUL Minta Jadikan Desa Sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan

PIKUL Minta Jadikan Desa Sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan

Ist

SHNet, KUPANG – Yayasan PIKUL meminta masyarakat dan pemerintah berkomitmen untuk menjadikan desa sebagai pelopor kedaulatan pangan melalui diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

Demikian ditegaskan PIKUL dalam press release yang dikirim ke SHNet di Kupang, Rabu (14/2) siang. Yayasan PIKUL menggelar diskusi di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,  dengan topik “Peluang Pangan Lokal Dalam Dana Desa”.

Kegiatan itu sebagai jawaban atas tantangan yang ditemukan PIKUL dalam tiga tahun terakhir, selama melaksanakan program keberagaman pangan untuk kedaulata pangan di Kabupaten Kupang, kerjasama dengan OXAM.

PIKUL menyebutkan tantangan kebijakan pangan pemerintah daerah yang cenderung berkiblat pada pemerintah pusat menyebabkan berbagai jenis tanaman pangan lokal tidak cukup mendapat perhatian untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem pangan provinsi dan kabupaten.

“Akibatnya, masyarakat secara perlahan melupakan berbagai jenis panganyang bersumber dari potensi lokal yang sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan mereka secara turun temurun,” demikian salah satu poin dalam press release tersebut.

Adapun diskusi itu membicarakan tentang peluang pengembangan pangan lokal di desa, baik produksi dan konsumsi yang sebenarnya masih terbuka lebar, dimulai ketika berlakunya UU No.12Tahun 2012 tentang desa.

“Meengapa?. Karena UU ini memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah dan  masyakat   desa untuk merencananakan   pembangunan desa, termasuk di dalamnya pembangunan pemenuhan pangan berbasis potensi lokal,” demikian menurut PIKUL.

Selain kewenangan, pemerintah desa juga mendapat alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat lewat (APBN) maupun pemerintah daerah lewat dana bagi hasil.

Dalam diskusi itu perwakilan dari Desa Oh Aem I dan II, menyampaikan pangan yang bersumber dari potensi lokal   seperti  sorgum, jagung, keladi, ubi jalar, ubi hutan, pisang tanah, jelai, jewawut masih dimanfaatkan oleh masyarakat di desa, meski tidak dikelola secara khusus. Selain itu, potensi ini juga tidak lagi menjadi makanan pokok masyarakat.

Padahal, bila kekayaan pangan beragam yang tersedia ini didukung dan dikembangkan, maka tidak mungkin akan menjadi andalan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan mengatasi ancaman dari bahaya kelaparan dan krisis pangan. (Dis Amalo)