Penyelesaian Perkara “G30S” Diintensifkan

Laksamana Madya TNI Subono

Penyelesaian Perkara “G30S” Diintensifkan

Jakarta, 7 Februari 1973 – Kenyataannya proses penyelesaian perkara tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelbagai interpretasi terhadap hukum, hingga kadang-kadang karena masing-masing mempunyai perndapat yang berlainan, dapat mengakibatkan terlambatnya penyelesaian perkara.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kashar-I Laksdya TNI R. Subono Selasa pagi di Cibogo pada Rapat Kerja Tim Oditur Jaksa Pusat (Todsapu) dengan Tim Oditur dan Jaksa Daerah (Todsada) dari seluruh Indonesia yang akan berlangsung hingga 9 Februari 1973.

Dikatakan selanjutnya, dengan kemampuan tekhnis yang cukup serta dibekali doktrin maka pelaksanaan tugas penyelesaian perkara dapat diatasi.
Perkara G30S/PKI dapat diselesaikan dalam satu irama dengan cara yang cepat dan tepat serta memenuhi rasa keadilan.
Dalam tahun ini masih banyak dihadapi perkara G30S/PKI yang masih “pending” terutama Tapol golongan “A” yang ada di daerah. Namun bersama dengan intel Teperpu dan Balak Kopkamtib lainnya dapat dibuat satu rencana penyelesaian yang konkrit dalam proses yustisi selanjutnya.

Dalam hubungan pelaksanaan rencana kerja tersebut pengerahan tenaga Oditur/Jaksa (ABRI dan sipil) untuk tahun ini perlu ditingkatkan, demikian Kashar-I.
Dalam menyusun program kerja tahun ini Laksdya Subono menekankan kembali agar tetap berpedoman kepada kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ada.

“Ciptakanlah sistem yang sederhana dan pragmatis, karena dengan cara ini akan dapat mencapai target secara efisien dan efektif”, katanya. Dalam rangka menunjang tinggi hak azasi manusia dalam menyelesaikan perkara G30S/PKI, Kashar mengingatkan kembali garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam keputusan Pangkopkamtib.

Dimintakan perhatian para peserta Raker terutama dari daerah, bahwa salah satu tugas pokok adalah sebagai penasehat hukum bagi Laksus. Dengan memberikan nasehat hukum yang tepat berarti ikut menegakkan panca tertib dan kewibawaan hukum.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Kopkamtib selain melaksanakan kegiatan berupa operasi intelijen, operasi teritorial, operasi Kamtibmas dimana perlu dengan dukungan operasi tempur, juga melakukan kegiatan “supporting operasion” lainnya antara lain dalam bidang operasi yustisi.

Dalam rangka stabilisasi keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah penyelesaian masalah G30S/PKI telah ditingkatkan dengan pengembalian seluruh Tapol “C” ke masyarakat. (SH)