Pemerintah Menghargai Perbedaan Pendapat Tapi Jangan Diperuncing

Wapangab Jenderal M. Panggabean Pada Kongres GMKI

Pemerintah Menghargai Perbedaan Pendapat Tapi Jangan Diperuncing

Malang, 15 Februari 1972 – Wapangab Jenderal Panggabean membantah dakwaan sementara kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah bersifat “status quo oriented” dan karenanya menekan setiap perbedaan pendapat, “Dalam alam demokrasi Pancasila kita menghargai setiap pendapat dan perbedaan pendapat, tetapi janganlah hal ini diperuncing, janganlah hal ini dipolitisisasikan dan selesaikan melalui saluran hukum serta lembaga demokrasi yang ada”, demikian Wapangab.
Penegasan Jenderal Maraden Panggabean ini dinyatakan dalam sambutan tertulisnya pada Pembukaan Kongres Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang ke-XIII di gedung Ken Dedes Malang Senin malam.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Panglima Kodam VIII Brawijaya Mayjen Widjojo Soejono tersebut lebih jauh Penggabean melontarkan beberapa pertanyaan yang dinyatakan sebagai tantangan dan ancaman terhadap pemeliharaan stabilitas dan kelanjutan Pelita yang harus ditanggulangi bersama yang diminta oleh Panggabean untik dijadikan suatu problematik dalam Kongres GMKI ini.

Ditanya oleh Panggabean, bukanlah DPR hasil Pemilu telah cukup representatif untuk mewakili pendapat seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah pendapat golongan pemuda, mahasiswa dan sarjana juga telah cukup diwakili oleh para sarjana dan tekhnokrat muda yang kini duduk dalam Kabinet Pembangunan.Bukanlah pula pers dan media massa dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat.

Lebih jauh Wapangab bertanya : “Mengapa justru sebagian dari golongan pemuda, mahasiswa dan sarjana yang telah terbiasakan hidup secara rasionil masih pula mudah dihinggapi cara berpikir a-priori, dihinggapi emosi dan ekstremita dalam gerakan mereka, walaupun ini baru mencerminkan segolongan kecil dalam masyarakat kita.

Mengapa kini praktek yang mereka tolak di jaman Orde Lama seperti halnya cara menimbulkan antagonisme sosial politik dan konfrontasi kembali mereka gunakan”, demikian pertanyaan Jenderal Panggabean.

Dalam soal Hankamnas Panggabean menjelaskan bahwa gangguan dan ancaman terhadap Hankamnas kita dalam jangka pendek mendatang tetap akan mengambil bentuk subversi dan infiltrasi dan bukan invasi.

Dikatakan bahwa subversi dan infiltrasi adalah ancaman yang lebih untuk ditanggulangi daripada incasi terutama karena pola, sifat dan metodenya adalah tidak kentara tidak langsung dan sangat tidak terasa daya penetrasinya.

Selanjutnya berkata Panggabean : “Bahkan subversi dan infiltrasi yang didukung oleh potensi tertentu di luar negeri merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi eksistensi nasional kita, subeversi dan infiltrasi yang demikian juga dapat mempergunakan orang cerdik yang biasa berpikir rasional sebagai niat pelaku mereka, karena mereka juga mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai sasarannya bahkan subversi dan infiltrasi yang demikian ini dapat pula memperuncing perjuangan menegakkan hukum, hak azasi dan sendi demokrasi sebagai wahananya”, demikian Wapangab.

Kepada pemuda Panggabean memperingatkan agar waspada terhadap ancaman tidak kentara ini karena menurut konstasinya mereka inilah yang akhir-akhir ini menjadi sasaran utama daripada kegiatan subversi dan infiltrasi asing yang tidak mustahil telah bekerjasama atau setidak-tidaknya berjalan paralel dengan kegiatan subversi dan infiltrasi sisa G30S/PKI untuk mengganggu keamanan dan stabilitas nasional untuk merongrong kewibawaan pemerintah beserta lembaganya untuk menggagalkan kelanjutan pelaksanaan Pelita, pemuda dan golongan cerdik cendikiawan menjadi sasaran utama karena mereka inilah golongan yang dinamis, militan dan rasionil sehingga apabila golongan ini dapat mereka kuasai, golongan lain akan mudah menyusul dibelakangnya, demikian Panggabean.

Ketua PP GMKI : Perguruan tinggi dan pers harus dipelihara
Sementara itu Ketua Umum PP GMKI Drs. Binsar Sianipar dalam pidato pembukaan tersebut antara lain mengatakan kepada pejabat setempat maupun pemerintah pusat bahwa GMKI tidak bergembira kalau dua mimbar yaitu mimbar Perguruan Tinggi dan mimbar pers dihancurkan atau dibuat tidak jujur menyatakan yang ada di dalam dirinya dan apa yang menjadi pendapatnya.

Sebelumnya Sianipar menjelaskan bahwa mimbar Perguruan Tinggi dan pers adalah mimbar yang paling tangguh dalam merumuskan kebutuhan kita sekarang ini dan masa. Dikatakan bahwa kedua mimbar harus dibina dan dipelihara karena itu kami sangat sedih melihat segala tindakan yang akan menghancurkan kedua mimbar ini, demikian Sianipar.

Dalam pidato pembukaan yang berjudul Pembangunan adalah tantangan dan jawaban sejarah yang merupakan milik dan tanggung jawab bersama seluruh nation sebelumnya mengatakan bahwa Kongres GMKI yang dilakukan pertama kali sesudah Pemilu dan pertama pula sebelum Sidang MPR tahun 1973 mengharuskan untuk mempersiapkan pikiran yang berguna bagi bangsa dan negara dan sesuai dengan ploblematik yang ada diharapkan dapat dipertimbangkan oleh rakyat untuk masa-masa dan dipertimbangkan juga oleh lembaga serta lembaga manapun dalam negara Indonesia ini.

Akhirnya ditegaskan oleh Binsar bahwa dalam rangka menjalan hal tersebut di atas, semua program harus membuka kemungkinan agar mimbar Perguruan Tinggi dapat lebih berfungsi dan lebih bermartabat untuk waktu mendatang.

Sebelumnya oleh Pimpinan GMKI yang lain kepada sidang telah dilaporkan hasil konferensi studi nasional yang mengawali Kongres ke-XIII GMKI, di samping telah pula dibacakan sejarah GMKI.

Kongres GMKI ini akan berakhir tanggal 19 dan pada kesempatan tersebut akan dipilih pimpinan yang baru untuk periode 1972 – 1974. (SH)