Manver SBY Hanya Menaikkan Afficium Nobile Profesi Advokat

Manver SBY Hanya Menaikkan Afficium Nobile Profesi Advokat

Susilo Bambang Yudhoyono (Ist)

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai, mantan Presiden Indonesia, 2004 – 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi tidak akan mendapatkan nilai tambah apapun alias tidak dapat apa-apa dari Laporan atau Pengaduannya terhadap Advokat Firman Wijaya, SH.

SBY melaporkan Firman Wijaya kepada Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik ketika membela Kliennya Setya Novanto, dalam perkara dugaan korupsi proyek nasional e-KTP.

“Sikap SBY lebih memilih menuntut pemulihan nama baik pribadinya ketimbang mendorong KPK dan Pengadilan Tipikor untuk mengungkap kebenaran materil kasus dugaan korupsi e-KTP, memberi kesan bahwa SBY tidak peduli terhadap kepentingan mengungkap secara tuntas dugaan keterlibatan elit Demokrat dalam korupsi e-KTP yang mempunyai nilai moral secara publik,” ungkap Petrus Selestinus, Minggu (11/2).

SBY justru memilih sikap mempertahankan moral yang bersifat privat, sehingga tidak memberi makna membantu KPK mengungkap kebenaran materil kasus dugaan korupsi e-KTP yang saat ini diproses oleh KPK dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu SBY tidak akan mendapatkan apa-apa dari Pengaduannya itu.

Sikap Advokat Firman Wijaya berangkat dari nilai moral yang tinggi yaitu bahwa tanggung jawab seorang Presiden dalam hal ini SBY (ketika masih menjabat), baik menurut UU maupun di mata Para Advokat adalah karena selaku “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari Kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaanya itu dikuasakan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara.

Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga dengan munculnya temuan BPK dan hasil Penyidikan KPK tentang angka kerugian negara dalam proyek nasional e-KTP sebesar Rp2,4 trilun akibat pengelolaan ABN yang tidak dikontrol.

Maka pertanggungjawaban SBY tidak cukup hanya secara politik berupa pidato di hadapan DPR/MPR akan tetapi juga berpotensi dimintai pertanggung jawaban secara pidana sebagaimana yang diinginkan Advokat Firman Wijaya dan Setya Novanto, sesuai amanat UU Tentang Keuangan Negara.

Menurut Petrus Selestinus, pengaduan SBY terhadap Advokat Firman Wijaya, justru memberi pesan negatif kepada publik bahwa SBY dan Partai Demokrat tidak welcome terhadap upaya KPK mengungkap tuntas keterlibatan elit Partai Demokrat dalam korupsi e-KTP.

Sikap SBY justru hanya mengangkat tinggi-tinggi posisi “officium nobile” Advokat Indonesia, karena semua Advokat akan bersatu membela Firman Wijaya dan KPK. Jika kita bandingkan pilihan sikap SBY dan Partai Demokrat dengan sikap Setya Novanto dan Partai Golkar dalam menghadapi penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Maka sikap Setya Novanto dan Partai Golkar lebih elegan dan dinamis ketimbang SBY dan Partai Demokrat yang belum apa-apa sudah membangun pertahanan untuk menutup pintu bagi siapapun, apapun profesinya yang mencoba menarik elit Partai Demokrat dalam pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi  e-KTP.

Perlawanan SBY terhadap Advokat Firman Wijaya karena pernyataannya yang mengelaborasi keterangan Mirwan Amir ketika bersaksi untuk Terdakwa Setya Novanto, sesungguhnya memperlihatkan sikap Partai Demokrat yang tidak membuka diri terhadap siapapun yang menginginkan SBY dimintai keterangan oleh KPK.

Advokat Firman Wijaya hanya sasaran antara, karena pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah pada penolakan atas fakta-fakta tentang keterlibatan kader Partai Demokrat dan jatah Partai Demokrat yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Surat Dakwaan bahwa Partai Demokrat mendapat jatah sebesar Rp150 miliar.

Kalau dicermati isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Terdakwa Irman dan Sugiharto dan dalam Surat Dakwaan Terdakwa Andi Narogong, maka nampak jelas peran turut serta beberapa kader Partai Demokrat dan peran Kementerian Dalam Negeri yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,4 triliun.

Oleh karena itu sikap yang harus diambil SBY terhadap upaya Advokat Firman Wijaya yang dalam komentarnya di luar persidangan terkait dengan peran SBY selaku Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada saat terjadinya proses penganggaran dan pengerjaan proyek nasional e-KTP.

“Adalah datangi KPK dan minta dijadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa kader Partai Demokrat termasuk SBY sendiri untuk suatu pemeriksaan yang sifatnya klarifikasi untuk mengklarifikasi, bukan malah menuduh Advokat yang sedang membela kliennya mencari keadilan yang dijadikan sasaran tembak,” ungkap Petrus Selestinus.

Menuduh Advokat Firman Wijaya mencemarkan nama baik SBY, jelas merupakan upaya mengalihkan perhatian dan target sekaligus memberi pesan bahwa SBY dan Partai Demokrat tidak happy dengan sikap Firman Wijaya dan kawan-kawan yang mendorong Setya Novanto untuk menjadi seorang JC membantu KPK mengungkap keterlibatan elit Partai Politik dalam kasus mega korupsi e-KTP.

“Mengapa, karena meskipun sudah satu tahun Penyidikan kasus korupsi e-KTP berlangsung, namun baru SBY dan Partai Demokrat bereaksi dan reaksinya ko melawan profesi Advokat. SBY seharusnya mendorong Advokat Firman Wijaya dan KPK berperan maksimal untuk membuka semua pihak yang terlibat,” ungkap Petrus Selestinus. (Aju)