Lahan Petani Sawit di Kalsel Dirampas Pengusaha Tambang

Lahan Petani Sawit di Kalsel Dirampas Pengusaha Tambang

Ist

SHNet, JAKARTA – Penyerobotan dan perampasan tanah 48 hektare milik warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) seluas 48 hektar yang terletak Desa Bayansari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan diduga dilakukan oleh PT. SDJ yang kemudian berganti nama menjadi PT. AJE.

Kasus tersebut telah dilakukan penuntuntutan oleh para korban pemilik lahan sejak 16 Juni 2017 di Pengadilan Negeri Batulicin Banjarmasin dengan nomor perkara 13/PDT.G/2017/PN.BTLC, kini telah memasuki tahap pembuktian surat menyurat yang kedua kali,dimana perkara tersebut dipercayakan kepada tim Lawyer Jamaluddin,SH, Dadang Suprijatna, SH.,M.H,dan Eko Permana, SH yang berkedudukan di Bekasi.

Sidang pembuktian surat menyurat yang dilakukan tim lawyer meyerahkan bukti sertifikat dan surat-surat asli,milik masyarakat yang menjadi korban penyerobotan dan perampasan yang diduga dilakukan PT SDJ dan AJE pada hari Senen(29/01/2018) dipimpin oleh wakil ketua pengadilan Batu Licin, Anteng supriyo,SH,MH sebagai ketua majelis hakim beranggotakan Ferdi,SH dan Alvin Zaka Arifin Zeta,SH,dengan panitera pengganti A.M. Tasrih, SH.

Ketika membuka persidangan ketua majelis Hakim memperingatkan pihak BPN bahwa harus komitmen dalam menghadiri sidang sesuai jadwal yang ditentukan karena menyangkut nasib orang banyak.

Karena selama ini pihak BPN sebagai pihak turut tergugat seringkali tidak hadir dalam persidangan,sekalipun hadir hanya utusan dari kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Tanah bumbu yang tidak dibekali materi persidangan,sehingga tampak kebingungan ketika ditanya Hakim maupun saat dimintai alat bukti yang diperlukan.

Demikian juga halnya utusan yang dikirim pihak Bupati sebagai turut tergugat yang tidak siap,walaupun diberi waktu untuk mempersiapkan alat bukti selama dua minggu, 15 Januari 2018.

  1. SDJ dan AJE selaku para tergugat juga kesulitan untuk memberikan alat bukti sertifikat asli dari tanah yang dikuasainya, dan hanya memberikan peta Lokasi yang bukan peta lokasi resmi BPN sementara pihak penggugat yang melalui Jamaluddin,SH,dan rekan memberikan alat bukti berupa peta lokasi dan sertifikat asli resmi BPN yang dimiliki oleh para pemilik tanah yang dikuasai oleh PT.SDJ beralih menjadi PT.AJE dengan pernyataan dibawah tangan.

Setelah menerima alat bukti dan memeriksanya kemudian ketua Majelis Hakim mengingatkan kepada penggugat maupun para tergugat untuk menyiapkan dan melengkapi serta menyerahkan alat bukti pada sidang berikutnya pada tangal 5 Februari mendatang,kemudian mengetukkan palu sebagai tanda sidang ditutup.

Kronologi

Transmigrasi Swakarsa Mandiri( TSM) Desa Sebamban baru kabupaten Tanah tumbuh kalimantan selatan pada tahun 1997/1988 dengan beranggotakan 100 keluarga, di mana anggota yang diketuai oleh H.Habib Idrus Al-Habsyi masing- masing lahan 0,225 hektare pekarangan dan 1 hektare untuk usaha dari pemerintah.

Pada tahun 2000 lahan usaha seluas 48 hektare yang dimiliki Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri/TSM ditanami kelapa sawit oleh pihak Inti PT. SAJANG HEULANG BUNATI,dari kegiatan penanaman kelapa sawit tersebut hak-hak mereka melalui berbagai negosiasi dan mediasi.

Sehingga pada tanggal 28 Oktober 2000,pukul 14:00 bertempat dikantor kepala Desa sebamban baru dilakukan musyawarah dengan pihak PT.Sajang Heulang Bunatiq yang telah melakukan penanaman kelapa sawit milik warga TSM tersebut,dimana dihadiri oleh pihak DPRD Tingkat II, kota Baru,Kawnwil BPN kota Baru, Kanwil Transmigrasi.

Kemudian, dicapai kesepakatan. Pertama, 2Warga TSM yang memiliki lahan seluas 48 ha dimana telah ditanami oleh PT.SHB yang berada didesa Sebamban baru,bersedia untuk di alokalisasikan atau dipindahkan ketempat lain dan diikut sertakan dalam program KKPA.

Kedua, pihak PT.Sajang Heulang Bunati/SHB bersedia mencarikan tanah pengganti seluas 48 hektare milik warga TSM yang telah dijadikan perkebunan kelapa Sawit dan diikutkan sertakan dalam program KKPA.

Ketiga, pengukuran kerangkah lahan desa Sebamban baru dan desa Bayansari dilaksanakan oleh tim kedua desa tersebut, yang akan dilaksanakan pada hari kamis 2 November 2000 sampai selesai,karena lokasi tanah seluas 48ha yang berlokasi di desa Sebamban baru milik warga TSM digantikan atau dipindahkan ke dasa Bayansari.

Kemudian lahan pengganti milik warga TSM dilokasi baru(Desa Bayansari) didaftarkan pada program KKPA PT.Sajang Heulang Bunati, pada tahun 2001 melalui Koperasi Unit Desa/KUD Desa Bayansari,kemudian lokasi beradaan tanaha yang disebut sebagai Blok H dimekarkan menjadi dua Desa yang terdiri dari Desa Lama/Desa Bayan Sari dan Desa Baru/Desa Makmur dan didaftarkan ke KUD Tuwuh Sari Desa Purwodadi Kabupaten kota baru yang sekarang telah menjadi Kabupaten Tanah Tumbuh dari pemekaran.

Warga TSM sudah dapat bernapas lega karena dilokasi pengganti,hasil perkebunan kelapa sawit pada tahun 2008 hingga tahun 2011 telah dibayarkan melalui KUD Tuwuh Sari Desa Purwodadi Kecamatan Angsana dan dibayarkan kepada KUD Desa Bayan Sari blok H.

Kemudian pada Juni 2011 pembayaran hasil perkebunan milik warga TSM dipindahkan ke KUD Berkat Makmur di desa Makmur,sementara KUD Tuwuh Sari berubah fungsi menjadi KUD induk dikabupaten Tanah Tumbuh.

Sekitar Juli 2013 telah terjadi proses awal penambangan disekiar areal perkebunan milik warga TSM yang terletak di wilayah perbatasan desa Sebamban dengan desa Sebamban baru kecamatan Sungai Loban dan desa Makmur Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Tumbuh.

Dalam proses pembebabasan lahan dan pohon kelapa sawit milik warga TSM,baik warga TSM maupun KUD Tuwuh Sari tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa Makmur dan KUD Berkat Makmur dan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) yang kemudian berubah nama menjadi PT. Angsana Jaya Energi sampai saat ini.

Pada saat terjadi penebangan dan pembebasan pohon kelapa sawit milik warga TSM (korban), berdasarkan keterangan dan data dari Koperasi Unit Desa induk Tuwih Sari selaku pengelolah lahan TSM belum terjadi pelunasan pinjaman pada bank yang mengandung arti segala kegiatan apapun atas lahan tersebut harus melakukan koordinasi dan persetujuan KUD Tuwuh Sari.

Kemudian pada 6 Oktober 2013 dilakukan musyawarah fee atas lahan warga TSM yang digunakan untuk pertambangan batu bara tersebut,yang dilakukan dirumah kepala Desa Makmur yang dihadiri kepala desa Sebamban baru,pemilik lahan TSM dan pemilik lahan Umpit.

Kemudian pada bulan Mei 2014 panitia inti TSM memohon media kepada camat Angsana yang dituangkan dalam surat: 004/TSM-SBB/V/2014, perihal ermohonan mediasi tidak ditanggapi. Kemudian pada bulan Januari 2015 Alamsyah dan Adiyansyah selaku ketua KUD Selamban Bersujud,memohon ketua DPRD kabupaten Tanah Tumbuh untuk mefasilitasi mediasi permasalahan warga TSM,kemudian DPRD menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rinciannya, pada Senen,12 Januari 2015 dilaksanakan rapat kerja gabungan komisi DPRD kabupaten Tanah Tumbuh,dalam rapat tersebut Kepala Desa Makmur dan pengurus KUD Berkat Makmur tidak hadir,selaku pihak yang menanda tangani perjanjian kerjasama dengan pihak PT.SDJ/AJE atas lahan milik warga TSM tanpa sepengetahuan warga TSM selaku pemilik lahan.

Harapan besar masyarakat bapak Presiden Joko Widodo dapat melakukan tindakan untuk menolong Masyarakat yang menjadi korban penyerobotan paksa oleh pihak perusahaan atas lahan milik warga,serta dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan yang dilakukan. Ini hanya sebagian saja dari masalah ada yang muncul ke permukaan dan diketahui publik secara samar-samar. (IJ)