Kemensos Pastikan Eks Napiter Dapat Bantuan Sosial

Kemensos Pastikan Eks Napiter Dapat Bantuan Sosial

Menteri Sosial Idrus Marham. (Ist)

SHNet, Jakarta – Menteri Idrus Marham mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas memastikan para eks napiter mendapatkan kembali keberfungsian sosial mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi eks narapidana terorisme (napiter) tidak ringan bahkan setelah mereka menjalani hukuman dan program deradikalisasi.

“Stigmatisasi dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat masih terjadi yang mengakibatkan mereka kesulitan mencari lahan penghidupan,” ujar Mensos saat menghadiri rapat koordinasi khusus di kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Senin (5/2).

Sampai 2017, tercatat sebanyak 550 orang eks napiter yang tersebar di 18 provinsi telah selesai menjalani hukuman dan mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah itu, sebanyak 45 orang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos dengan rincian, 21 orang di Jawa Barat, 16 orang di DKI Jakarta, dan delapan orang di Jawa Timur.

Bantuan sosial diberikan kepada 37 eks-teroris dan narapidana teroris (napiter) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) dengan bekerja sama dengan Yayasan Batas Cakrawala. Kepada mereka, Kemensos memberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP).

“Kepada masing-masing dari mereka memperoleh bantuan senilai Rp5 juta. Kemensos juga pernah memberikan bantuan sebanyak 39 mesin jahit dan obras kepada simpatisan Santoso di Poso,” kata Idrus Marham.

Tahun lalu, Kemensos juga menyalurkan bantuan berbagai program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kewirausahaan kepada 24 keluarga eks napiter di Lamongan, Jawa Timur, dengan bekerja sama dengan Yayasan Lingkar Perdamaian.

Para eks napiter dan kombatan itu mendapat bantuan PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun, ywng dicairkan dalam empat tahap. Selain itu, ada pula bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 88 jiwa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk delapan keluarga sebesar Rp 40 juta, dua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di sektor pertanian juga senilai Rp 40 juta.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya resosialisasi dan reintegrasi eks napiter dengan harapan, mereka bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan berbaur dengan masyarakat umum,” tuturnya. (Stevani Elisabeth)