Kemenristekdikti Beri “Kartu Kuning “ 600 Peneliti, Inilah Kenakalan Mereka

Kemenristekdikti Beri “Kartu Kuning “ 600 Peneliti, Inilah Kenakalan Mereka

ilustrasi / ist

SHNet, Jakarta – Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberikan peringatan alias “kartu kuning” kepada 600 dosen peneliti. Mereka sampai saat ini belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ocky Karna Radjasa saat diwawancara SHNet mengatakan, 600 dosen peneliti yang tidak menepati janji tersebut sejak 2015-2017. Mereka tersebar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mendapatkan pendanaan penelitian dari Ditjen Risbang.

“Dosen negeri dan swasta sama saja. Tua dan muda sama saja,” katanya. Jika menggunakan asumsi satu penelitian Rp 100 juta, maka dana penelitian yang belum dilaporkan mencapai Rp 60 miliar.

Menurutnya, Ditjen Risbang memberikan tenggat waktu hingga 30 Maret 2018 kepada para peneliti untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah penelitian. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi, Ditjen Risbang tidak akan meloloskan proposal yang bersangkutan minimal dalam kurun waktu satu tahun. “Kami tidak akan kasih akses Simliptamas minimal satu tahun, artinya bisa lebih dari satu tahun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menceritakan pengalamannya dibohongi peneliti. Sebelum tahun 2017, pelaporan pertanggungjawaban penelitian berbasiskan administrasi. Para peneliti tidak langsung mendapatkan dana penelitian seratus persen tetapi secara bertahap.

“Nah untuk pencairan bertahap itu ada syaratnya, yaitu pelaporan penggunaan dana, tapi tidak harus total. Sistem waktu itu hanya menangkap asal sudah ada laporan langsung dananya bisa dicairkan lagi. Kadang ada yang lapor satu kuitansi pembelian konsumsi,” katanya.

Tak hanya itu. Peneliti juga diharuskan untuk mengunggah hasil penelitiannya. “Tetapi kejadiannya, yang diunggah itu cuma cover-nya saja, begitu diklik tidak ada isinya. Sampai seperti itu mereka,” ia menceritakan. Untuk mengatasi kebohongan-kebohongan seperti itu, pihaknya menambah 20 orang verifikator yang bertugas untuk mengawasi setiap tahapan pelaporan.

Ia menambahkan, untuk mempermudah pelaporan bagi para peneliti, pemerintah telah menebitkan Permenkeu No 106/2016 yang berlaku sejak 2017. Dengan peraturan tersebut, laporan penelitian tidak lagi berbasis administrasi, tetapi keluaran (out put). Meski demikian, berdasarkan SK Dirjen Perbendaharaan Negara No 25 Tahun 2017, surat pernyataan tanggung jawab belanja tetap harus diunggah. “Hal itu untuk transparansi dan tertib administrasi keuangan,” katanya.

Meski tidak lagi dibebani laporan administratif, ia mengimbau, para peneliti tetap menyimpan alat bukti penggunaan uang negara, seperti kuitansi ataupun faktur. “Supaya kalau sewaktu-waktu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan, bukti-buktinya tetap ada. Jadi penggunaan anggarannya tidak ngarang-ngarang. Masa iya, beli sesuatu tidak ada kuitansinya semua,” ujarnya. (TH)