Ini Kendala Implementasi Siskeudes versi BPKP

Ini Kendala Implementasi Siskeudes versi BPKP

Ist

SHNet, JAKARTA – Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Masih banyak pemerintah daerah yang tak terlalu peduli. Hal itu menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa (sikeudes).

Demikian disampaikan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmasto dalam rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD beberapa waktu lalu. “Di level kabupaten, ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis bagi perangkat desa tingkat pemerintah daerah masih sangat kurang,” kata Gatot.

Satuan tugas dan klinik desa untuk implementasi siskeudes belum seluruhnya terbentuk. “Hal ini tentu menyulitkan sekali,” ujarnya.

Sedangkan pada level desa, kendala implementasi siskeudes adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang mampu mengoperasikan komputer masih sedikit. Bahkan masih banyak desa yang belum dialiri oleh jaringan listrik karena berbagai faktor.

Karena itu, menurut BPKP, kata Gatot Darmastio, perlu segera dilakukan evaluasi atas implementasi siskeudes dan mendorong pemerintah daerah dalam menganggarkan dan membina SDM guna mendukung sistem tersebut.

Selain itu, harus mengoptimalkan peran pemerintah daerah, pemerintah kota untuk menggunakan aplikasi siskeudes. (IJ)