Hak Untuk Berkomunikasi Merupakan Prinsip

Menteri Kehakiman Prif. Oemar Adji SH :

Hak Untuk Berkomunikasi Merupakan Prinsip

Penasehat Hukum Dapat Berhubungan Dengan Setiap Orang Yang Ditahan Pada Semua Tingkat Pemeriksaan

Jakarta, 9 Februari 1972 – Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji SH Mengatakan Rule of Law sudah merupakan “supra national concept” sebagaimana telah digariskan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970. Karena itu pada prinsipnya seorang Penasehat Hukum dapat berhubungan dengan setiap orang yang ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, sesuai dengan “the right to comminicate”.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri pada rapat kerja Komisi III DPR Rabu pagi sebagai lanjutan pembahasan APBN dalam bidang Departemen Kehakiman ketika menjawab pertanyaan Komisi tentang tidak jarangnya terjadi seorang penasehat hukum atau malah keluarganya tidak diperkenankan menemui seseorang yang ditahan.

Seno Adji mengatakan bahwa hukum acara pidana-lah yang belum menggariskan hal itu. Karena belum dinyatakan, menurut menteri timbul dua penafsiran : Pertama yang mengganggap karena tidak ada maka tidak boleh dihubungi karena tidak diijinkan Seno Adji harapkan mudah-mudahan dalam hukum acara pidana yang akan disahkan hal itu sudah akan tercantum dengan lebih jelas.

“tetapi UU pokok kekuasaan kehakiman”, kata menteri menambahkan menganggap ini sebagai prinsip. Pada setiap proses pemeriksaan seorang yang ditahan dapat dihubungi dan komunikasi dengan orang yang ditahan, tidak saja untuk memberi pembelaan atau nasehat tetapi juga dalam rangka persiapan pemeriksaan.

Hukum acara perdata yang mendatangpun, menurut Menteri Kehakiman perlu menegaskan bahwa selama komunikasi antara penasehat hukum dengan orang yang ditahan harus ada jarak yaitu petugas dapat melihat tetapi tidak perlu turut mendengar.

Menjawab pertanyaan apa sanksi terhadap petugas yang tanpa kekuasaan sah menurut UU menangkap, menahan, menggeledah dan menyita Seno Adji mengatakan “hukuman administrasi selalu dapat dilakukan”. (SH)