BPK Akan Audit Secara Ketat Penggunaan Banpol

BPK Akan Audit Secara Ketat Penggunaan Banpol

Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Bahtiar menjadi pembicara dalam Forum Dialog Kesbangpol seluruh provinsi di Indonesia, di Bali, Rabu (22/2). Dia mengatakan, audit BPK terhadap banpol untuk transparansi dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. (Foto : Kontribusi Syamsuddin)

SHNet, Jakarta – Pemerintah telah meningkatkan bantuan keuangan untuk partai politik (banpol) secara signifikan pada 2018 ini. Peningkatkan banpol tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2018.

PP itu mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menganggarkan sebagian APBN/APBD untuk partai politik terhitung mulai tahun anggaran 2018. Banpol untuk tingkat pusat naik dari Rp 108 menjadi sebesar Rp 1000 per suara sah, Provinsi  sebesar Rp1200 per suara sah dan Tingkat Kabupaten/kota sebesar Rp1500 per suara sah serta dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan APBN/APBD.

Meski demikian, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Didi Sudiana mengingatkan, penggunaan banpol harus optimal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit secara ketat penggunaan banpol tersebut.

“Kenaikan bantuan keuangan partai politik dilakukan untuk optimalisasi fungsi partai politik seperti rekrutmen dan sosialisasi politik bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia,” katanya dalam forum dialog jajaran Kesbangpol seluruh provinsi di Indonesia dan seluruh provinsi Bali, Kamis (22/2/2018).

Didi menjelaskan, kenaikan banpol diperlukan sebagai insentif negara dalam mendukung penguatan sistem kaderisasi dan penguatan kelembagaan partai politik. Selama ini, banpol terlalu kecil. ”Jenis Belanja untuk bantuan keuangan untuk partai politik masuk dalam jenis belanja mengikat karena aturan penganggarannya diatur dalam paeraturan pemerintah (PP),” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemendagri Bahtiar mengatakan, kenaikan banpol akan memberikan dampak positif. Kenaikan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan kinerja parpol. “bbukan hanya dalam fungsi di pemerintahan, namun juga fungsi untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, parpol wajib memberikan pendidikan politik dan menghasilkan kader-kader yang memiliki kemampuan di bidang politik. Dari sejumlah negara demokrasi yang sudah mapan, banpol dari anggaran negara merupakan instrumen yang signifikan untuk membangun parpol, sehingga parpol diharapkan menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

“Dalam hal pengelolaan keuangan partai politik, negara akan meminta pertanggungjawaban parpol mengelola keuangan. Tujuannya, untuk transparansi dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ujarnya. (TH)