Tunjangan Pegawai Negeri Naik 100% Gaji Pokok

Mulai Bulan April 1972

Tunjangan Pegawai Negeri Naik 100% Gaji Pokok

 – Tunjangan Pensiun Naik 25%
 – Beras Dan Gula Dihapus Bertahap
 – Mulai 1973 Tunjangan Anak Maksimum 3 Orang
 – Sumbangan Kabupaten Naik Jadi Rp. 100/Jiwa

Sinar Harapan, 5 Januari 1972 – Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk memperbaiki lagi gaji Pegawai Negeri dengan menaikkan tunjangan untuk semua golongan sebesar nilai 100% dari gaji pokok. Khusus bagi pegawai golongan I yang bergaji pokok dibawah Rp. 1.000 akan diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000 sehingga melebihi kenaikan tersebut diatas.

Hal ini dinyatakan oleh Kepala Negara dalam keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1972/1973 yang disampaikan di depan Sidang Pleno DPR hari Rabu pagi di gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Pada keterangan pemerintah yang mengiringi penyerahan nota keuangan RAPBN tersebut Presiden lebih jauh menyatakan bahwa kenaikan gaji yang akan dimulai bulan April 1972 tersebut juga termasuk kenaikan tunjangan pensiun sebesar 25% dari apa yang diterima oleh mereka sekarang.

Menurut Kepala Negara kenaikan gaji tersebut telah membawa kenaikan pengeluaran rutin sebesar Rp. 42 miliar.
Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka perbaikan sistem gaji sebagai unsur perangsang kerja dan turut mendorong usaha keluarga berencana, maka pemerintah bermaksud untuk mengurangi secara berangsur-angsur peranan tunjangan terutama yang berbentuk natura.

Mulai 1 April 1972, tunjangan gula bagi pegawai negeri ditiadakan. Khusus bagi pegawai golongan I tunjangan gula akan diganti dan diperhitungkan dengan nilai uang.
Secara bertahap tunjangan beras juga direncanakan untuk diganti dengan satuan uang, terutama untuk daerah yang memungkinkan.

Tunjangan hanya 3 anak
Selanjutnya Presiden Soeharto menegaskan bahwa untuk lebih menyerasikan sistem gaji dengan kegiatan keluarga berencana, maka mulai tahun 1973/1974 tunjangan keluarga dan tunjangan pangan hanya untuk suami isteri dan 3 anak. Bagi keluarga yang pada saat berlakunya peraturan tersebut telah melebihi jumlah itu, maka akan yang mendapatkan tunjangan hanya terbatas pada jumlah yang dimiliki pada saat itu, sedang yang lahir kemudian tidak akan mendapatkan tunjangan lagi.

Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sangat menyadari arti pembangunan daerah dan desa yang justru disana seharusnya bergerak pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu pembangunan yang menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat.

Melihat hasil yang telah dicapai, bantuan kepada Kabupaten/Kotamadya yang sekarang ini berjumlah Rp. 75/jiwa perlu dinaikan menjadi Rp. 100 dam tahun anggaran 1972/1973.