Satgas Anti Politik Uang Polri Mesti Proses Prabowo Subianto

Satgas Anti Politik Uang Polri Mesti Proses Prabowo Subianto

Ist

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mendesak Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang Polisi Republik Indonesia (Polri), segera memproses Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sehubungan pengakuan La Nyala M Mattaliti.

La Nyala M Mattaliti, mengklaim dimintai uang mahar Rp40 miliar dari Prabowo Subianto, agar bisa diusung di dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia tahun 2018.

“Partai Gerindra disebut-sebut pernah meminta La Nyalla M. Mattaliti agar menyerahkan uang untuk keperluan pencalonan dalam Pilkada Jawa Timur sebesar Rp170 miliar dan untuk bayar saksi Rp40 miliar,” kata Petrus Selestinus, Jumat (12/1/2017).

Oleh karena peristiwa ini sudah masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan pasal 73 ayat (3) jo ketentuan pasal 187 A – D Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Maka Satgas Anti Politik Uang Polri harus segera lakukan upaya paksa terhadap La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subianto, guna mengungkap kebwnaran materil.

Sebagai Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Kapolri dalam semangat hendak melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas KKN serta menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Maka nyanyian La Nyalla M. Mattaliti bahwasanya Prabowo Subianto atas nama DPP. Partai Gerindra meminta uang dalam jumlah hingga mencapai Rp170 miliar bahkan Rp200 miliar untuk biaya Pilkada 208 di Jawa Timur, sebagai syarat dukungan untuk mendapatkan rekomendasi.

Menurut Petrus Selestinus, nyanyian La Nyala M Mattaliti harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga untuk dijadikan dasar dimulainya sebuah penyelidikan dan penyidikan secara proyustisia, sesuai dengan KUHAP dan UU Pilkada serta menetapkan tersangkanya jika terbukti.

Oleh karena La Nyalla M. Mattaliti, merupakan sumber informasi sekaligus sumber fakta-fakta hukum bahkan sudah memiliki alat bukti tentang permintaan uang dimaksud, antara lain rekaman pembicaraan permintaan uang melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriyanto, dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu,  maka Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri harus proaktif melakukan tindakan Kepolisian tanpa harus menunggu La Nyalla M. Mattaliti membuat Laporan Polisi.

Satgas Anti Politik Uang harus menjadikan nyanian La Nyalla M. Mattaliti sebagai momentum membersihkan praktek Politik Uang dalam Pilkada, yang terjadi secara massif di lingkungan Partai-Partai Politik Papan Atas menjelang Pilkada, terlebih-lebih praktek jual beli rekomendasi sebagai Bacalon dalam Pilkada, yang memalukan.

Selain daripada itu, Satgas Anti Politik Uang juga harus membuka penyelidikan terhadap sejumlah bacalon (Gubernur, Bupati, Walikota) dari kalangan Incumben yang melakukan praktek memborong sebagian besar Partai Politik untuk dijadikan koalisi gemuk, guna menutup kesempatan bagi warga negara, putra putri terbaik bangsa, ikut serta secara aktif menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pilkada.

Memborong sebanyak banyaknya Partai Politik yang dilakukan oleh sebagian Incumben, konon dengan biaya miliaran rupiah, dimaksudkan untuk memperkecil persaingan dalam rangka mempertahankan jaringan korupsi yang sudah dibangun selama periode pertama Incumben berkuasa.

Dikatakan Petrus Selestinyus, Satgas Anti Politik Uang tidak boleh hanya jadi pajangan macan ompong, tetapi segera panggil La Nyalla M. Mattaliti dan Prabowo Subianto untuk dikonfrontir, hingga menapatkan pengakuan atas peristiwa pidana politik uang yang memalukan itu. (Aju)