Perangkat Desa Persoalkan Gaji Pendamping Desa

Perangkat Desa Persoalkan Gaji Pendamping Desa

Ist

SHNet, JAKARTA – Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPDI), Mujito, mempersoalkan ketimpangan penghasilan yang diterima perangkat desa dengan pendamping desa. Pendamping desa menikmati penghasilan yang tinggi dan fasilitas beragam, sementara perangkat desa, tidak memiliki standar penghasilan yang jelas dengan tidak mengenal batas waktu kerja.

Hal tersebut disampaikan Mujito saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, kamis (24/1). “Kalau pendamping desa yang baru seumur jagung, dengan gaji dan fasilitas serba mewah. Kita perangkat desa yang bekerja 24 jam tidak jelas. Kita ini Pak, orang meninggal, orang melahirkan, orang sakit dan macam-macam kita kerjakan. Koq, kita ini dibiarkan begini saja,” kata Mujito.

PPDI berharap perangkat desa ke depan bisa disetarakan dengan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) Golongan IIA. Penghasilan itu juga harus berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia. Saat ini perangkat desa menerima penghasilan dari negara, namun statusnya tidak jelas. “Kami ini juga minta kejelasan status. Kami ini PNS bukan loh, tenaga honorer juga bukan, tapi kami ini terima uang dari negara,” jelasnya.

Penghasilan yang diterima perangkat desa berasal dari APBN dan ADD. Namun besaran penghasilan tersebut sangat bervariatif. Hal yang juga lucu, kata Mujito, sekalipun terima uang dari negara, perangkat desa bisa dengan semena-mena diberhentikan oleh kepala desa. “Saya ingin kalau kami digaji oleh pemerintah, yang berhentikan kami juga harus pemerintah, bukan lagi kepala desa,” tegasnya.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, mengatakan masalah penghasilan, pengangkatan dan pemberhentian aparat desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Semua hal terkait dana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Menurutnya, tuntutan PPDI sudah disampaikan melalui surat secara resmi oleh Kemendagri ke Kementerian Keuangan.

Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Eko Prasetyanto, mengatakan saat ini ada 74.910 desa di seluruh Indonesia. Jika satu desa dialokasikan minimal 8 (delapan) orang perangkat desa, dengan penghasilan setara PNS Golongan IIA, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1,2 triliun. Kalau alokasi aparat desanya maksimal menjadi 12 orang, tentu anggarannya lebih besar lagi.

Di Jawa sebenarnya penghasilan perangkat desa sudah lumayan bagus, hanya di luar Jawa yang kepala daerahnya belum maksimal. (IJ)