Pemerintah Belum Menetapkan HPP untuk Rastra

Pemerintah Belum Menetapkan HPP untuk Rastra

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melantik pejabat eselon II dan III di Lingkungan Kementerian Sosial, Senin (8/1). (SHNet/stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan Harga Pokok Pemerintah (HPP) untuk beras sejahtera (rastra).

“Saya ingin menyampaikan bahwa diskusi dengan Wapres hari ini terkait dengan segala sesuatu yang strategis. Jika tidak diputuskan soal rastra, semua mata akan menyoroti Kemensos,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Sosial, di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Senin (8/1).

Dalam Rapat Koordinasi Tikor Bansos Pangan 2018 yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 4 Januari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana Bansos akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tanggal 25 setiap bulannya.

“Kemendagri dan Kemensos dalam hal ini kerja sama. Jangan sampai ada warga yang terhambat atau terlewatkan pendataannya. Makanya Sekdanya yang bertanggung jawab,” tegas Tjahjo Kumolo.

Menurut Khofifah, HPP perlu segera ditetapkan. “Kalau HPP belum tetapkan, bagaimana pengadaan beras dari Bulog, bagaimana distribusinya. Apa yang mau didistribusikan kalau harga dari Bulog masih di atas HPP,” ungkapnya.

Mensos menambahkan penyaluran PKH dan Rastra non tunai terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebanyak 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Sementara, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393. (Stevani Elisabeth)