OSO Klaim Kelompok Daryatmo Illegal

OSO Klaim Kelompok Daryatmo Illegal

Ist

SHNet, JAKARTA – Kubu Manhattan (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hatinurani Rakyat, H Oesman Sapta), mengklaim kubu Sekretaris Jenderal Syarifuddin Suding (kubu Ambhara) yang telah menetapkan Marsekal Madya Purn Daryatmo sebagai ketua umum), merupakan kepengurusan illegal.

Kamis, 18 Januari 2018, kubu Ambhara di sela-sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengklaim mendapat dukungan dari Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura, Jenderal Purn Wiranto, melalui pesan WhatsApp, setelah berhasil menyusun kepengurusan baru dengan mengukuhkan Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura.

“Hanya Ketua Umum DPP Partai Hanura, H Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal yang baru, Harry Lontong Siregar berhak mewakili Partai Hanura,” kata Petrus Selestinus, Ketua Departemen Hukum Bidang Penyelesaikan Konflik Internal DPP Partai Hanura, Jumat (19/1).

Menurut Petrus Selestinus, seluruh kader Partai Hanura, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik Pengusung dan Paslon dalam pilkada 2018 diminta untuk tidak melakukan hubungan hukum dan organisatoris dengan Kepengurusan DPP Partai Hanura, versi Daryatmo dan Sariffuddin Sudding, yang dibentuk melalui Munaslub, Kamis, 18 Januari 2018.

Karena dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, tentang pengesahan terhadap Perubahan Kepengurusan DPP Partai Hanura, atas nama Dr. Oesman Sapta, sebagai Ketua Umum dan Harry Lontong, sebagai Sekretaris Jenderal, Rabu, 17 Januari 2018.

Maka secara hukum pemerintah dan masyarakat hanya mengakui keberadaan Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum dan Harry Lontung Siregar, sebagai Sekrris Jenderal.

Dengan demikian, menurut Petrus Selestinus, kepengurusan DPP. Partai Hanura produk Munaslub Bambu Apus, Cipayung, tanggal 18 Januari 2018, harus dianggap tidak pernah ada.

Selain karena masyarakat dan pemerintah tidak akan mengakui keberadaannya, juga UU Partai Politik sendiri secara tegas melarang anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama. Dalam hal dibentuk kepengurusan atau Partai Pokitik yang sama, keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang partai politik.

Larangan undang-undang partai politik dimaksud dan surat keputusan pengesahan pergantian kepengurusan DPP. Partai Hanura dari Menteri Hukum dan HAM, telah berimplikasi memberikan legalitas dan legitimasi yang kuat terhadap jabatan Ketua Umum dan Sekjen DPP. Partai Hanura di bawah pimpinan Oesman Sapta dan Harry Lontong Siregar.

Duet Oesman Sapta dan Harry Lontong Siregar, sebagai satu-satunya pengurus yang sah dan berhak mewakili Partai Hanura ke dalam dan ke luar melakukan hubungam hukum dan hubungan hukum dan orgnisatoris dengan orang atau Badan Hukum manapun, termasuk berhak mengikuti Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Seluruh jajaran pengurus Partai Hanura mengapresiasi sikap Menteri Hukum & HAM karena secara cepat merespons tanda tanya publik tentang tiga hal mendasar terkait perbedaan pendapat dan sikap sebagian kecil kader Partai menyelenggarakan Munaslub Partai Hanura untuk memilih Ketua Umum baru pengganti Oesman Sapta.

Tiga hal mendasar yang menjadi tanda tanya publik adalah: pertama, apakah Munaslub yang diselenggarakan oleh sebagian kader Partai Hanura itu sah atau tidak; kedua, apakah pemecatan DPP. Partai Hanura terhadap Sarifuddin Sudding itu sah atau tidak; dan ketiga, apakah pengangkatan Sekjen baru Harry Lontong Siregar itu sah atau tidak.

“Sikap Menteri Hukum & HAM RI yang mengesahkan pergantian jabatan Sekjen DPP. Partai Hanura dari Sariffuddin Sudding kepada Harry Lontong dan sejumlah pengurus DPP lainnya, memberi pesan kuat bahwa pemerintah konsisten tunduk pada undamg-undang dan karenanya hanya mengakui keabsahan kepengurusan DPP. Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta,” ujar Petrus Selestinus.

Sementara pemberhentian dari kepengursan Partai Hanura terhadap Daryatmo, Sariffuddin Sudding dkk, sebagai langkah bersih-bersih di internal Partai Hanura telah diakui sah oleh Menteri Hukum & HAM sebagaimana terbukti dari diterbitkannya SK. Pengesahan Pergantian Kepengurusan DPP. Partai Hanura pimpinan Dr. Oesman Sapta.

Menurut Petrus Selestinus, sikap responsif Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly, telah memberikan kepastian hukum kepada Partai Hanura dan Masyarakat tentang keabsahan langkah organisatoris.Dr. Oesman Sapta menyelamatkan Partai Hanura dari ancaman dualisme kepengurusan0 yang lahir dari perilaku inkonstitusional segelintir kader Partai Hanura melalui apa yang disebut Munaslub.

Ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga dan merupakan bagian dari pendidikan politik yang sangat baik yang dilakukan oleh Partai Hanura dan Pemerintah bagi setiap insan politik dalam mengelola Partai Politik manapun.

Hal lain yang sangat melegahkan adalah sikap Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly yang responsif mengesahkan perubahan kepengurusan Partai Hanura yang diusulkan oleh Ketua Umum Oesman Sapta.

“Karena hal itu akan menutup pintu rapat-rapat terhadap potensi lahirnya dualisme kepengurusan DPP. Partai Hanura, karena dengan demikian Pemerintah tidak akan mengakui kepengurusan Partai Hanura yang lahir atau akan lahir dari forum rapat apapun yang dilakukan oleh Marsda. Daryatmo dan Sariffuddin Sudding,” ujar Petrus Selestinus. (Aju)