KPK dan Peranan Media dalam Liputan Investigasi

KPK dan Peranan Media dalam Liputan Investigasi

Ist

Oleh : Wilson Boimau, ASN di Biro Humas NTT

UPAYA pemberantasan korupsi di negara kita Republik Indonesia, sudah sejak lama dilakukan. Bukan baru dimulai saat terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2003, dengan terbitnya Undang-Undang (UU) nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tetapi terdapat sederetan produk hukum terkait upaya pemberantasan korupsi. Jika kita melihat kebelakang dan membuka kembali lembaran sejarah Indonesia maka terdapat Ketetapan (Tap) MPR RI, Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres) maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Tentu kita tidak lupa dengan adanya Tap MPR RI, nomor 6/MPR RI/2001, tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ada pula Inpres nomor: 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (Opstib), diketuai oleh Laksamana Soedomo, yaitu bertugas membersihkan pungutan liar (pungli), penertiban uang siluman maupun penertiban terhadap aparatur pemerintah.

Setelah itu muncul UU nomor 3 Tahun 1971, UU nomor: 31 Tahun 1999 dan UU nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan diperbaharui dengan UU nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Banyaklah sudah produk hukum yang mendasari pelaksanaan pencegahan korupsi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Serangkan visi dan misi lembaga indenpenden ini untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan bangsa yang anti korupsi. Namun, menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kah, capaian dalam pencegahaan tindak pidana korupsi dan bagaimana peran kunci media massa dalam membantu mengungkap kasus korupsi?

Transparency International Indonesia (TII), menyebutkan indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/CPI) pada tahun 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada pada urutan ke 90 dari 176 negara di dunia.

Bila dibandingkan dengan CPI yang dicapai pada tahun 2005, maka dapat digambarkan bahwa prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam tahun 2016 semakin membaik. Tahun 2005, TII menyebutkan Indonesia berada pada peringkat 122 dari 176 negara dengan skor1,9. Peringkat satu adalah Islandia dengan skor 9,7.

Adapun prestasi yang diraih KPK dalam menangani kasus korupsi dengan menjaring sejumlah pejabat dan pengusaha. Sesuai data KPK, selama periode tahun 2004 hingga maret 2017, KPK RI telah menangani 588 orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK), diantaranya, Swasta sebanyak 170 orang, Pejabat Eselon I,II dan III, berjumlah 155 orang, Anggota DPR dan DPRD, 134 orang, Bupati/Walikota, 40 orang, Kepala Lembaga /Kementerian sebanyak 25 orang, Gubernur 18 orang, Hakim 15 orang dan Duta Besar sebanyak 4 orang.

KPK RI juga sedang gencar membentuk Komisi Advokasi Daerah (KAD) di setiap provinsi, dengan tujuan melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta (korporasi). Hal ini mengingat kasus korupsi yang selama ini terjadi di sektor publik juga melibatkan sektor swasta (pelaku usaha) yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Konsekuensi pembentukan KAD sejalan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara TPK oleh Korporasi.

Peranan Media Massa

Wartawan dalam melaksanakan karya jurnalistik, tentu telah dibekali dengan ketrampilan (skill) maupun pengetahuan (knowledge) sebagai tuntutan profesionalisme. Salah satu keahlian yang dimiliki wartawan adalah melalui investigative reporting (liputan investigasi atau berita selidik).

Sebab, tanpa melalui liputan investigasi maka tidak akan memperoleh satu berita yang sempurna, termasuk berita yang seimbang ( cover both sides). Mengingat, berita selidik dari seorang wartawan menjadi penting dalam melakukan kegiatan jurnalistik dengan menghadirkan fakta-fakta, indikasi dan kesaksian guna memverifikasi lewat investigasi secara mendalam. Disinilah nampak fungsi kontrol media – bukan peradilan oleh pers (trial by the press).

Undang-Undang nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjamin kemerdekan pers. Pers berperan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakan demokrasi dan mengembangkan pendapat umum. Dengan penyampaian informasi yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pers diharapkan membantu menegakan keadilan dan kebenaran serta meujudkan supermasi hukum.

Khusus dalam mewujudkan supremasi hukum, investigasi reporting sangat bermanfaat, bukan saja mengungkap kasus yang belum terungkap tetapi lebih dari itu, laporan investigasi berguna untuk memberikan petunjuk dan menemukan bukti baru sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak penegak hukum.

Khusus terkait peliputan dan cara pandang media massa dalam melihat isu korupsi, menurut wartawan senior majalah Tempo, Budi Setyarso, media dapat memainkan peranan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kerja keras media massa melalui peliputan investigasi menjadi salah satu daya dorong bagi terjadinya akselerasi bagi penanganan kasus sekaligus membantu penegak hukum mengungkap kasus-kasus korupsi yang selama ini tidak terlihat di permukaan.

Media massa memiliki peran yang besar untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Dari kekuatan yang besar itu, muncul pula tanggungjawab yang besar dari media untuk bertindak adil dalam menunjukan kebenaran. Media massa harus membuat cerita-cerita yang jelas mamaparkan kebenaran sehingga bisa dipahami semua pihak.

Terdapat hal yang menarik dalam pekerjaan jurnalistik adalah perannya yang sedikit banyak menyerupai penyidik penegak hukum. Sebab, dengan informasi yang diperoleh di lapangan, jurnalis mampu menelusuri dan mengurai alur suatu kasus dengan memverfikasinya. Liputan investigasi membutuhkan kecermatan termasuk dalam nenjaga diri sang jurnalis dari berbagai ancaman yang datang.

Keseimbangan antara kerja kunalistik dan keselamatan pribadi menjadi penting bagi seorang jurnalis investigasi. Dan juga jurnalis investigasi harus bisa kenjaga kedekatan dengan narasumber, disamping mengungkapkan kebenaran melalui indomasi yang diperolehnya. Kasus korupsi bukan saja berkaitan dengan uang. Tapi juga soal nepotisme dan klientelisme (kolusi).