Keterangan Pemerintah Di Depan DPR

Keterangan Pemerintah Di Depan DPR

Tegakkan Tata Krama Kehidupan Politik Berdasarkan UUD 1945

Jakarta, 22 Januari 1974 – Pemeirntah dalam keterangannya kepada DPR mengenai peristiwa 15 Januari 1974 yang lalu telah menyampaikan beberapa saran guna mendapatkan konsensus bersama dari DPR sebagai tindakan dan sebagai tata krama yang dapat mencegah berulangnya kembali peristiwa yang tidak dikendaki bersama itu.

Saran tersebut dimaksudkan agar usaha pembangunan nasional yang memerlukan kontinuitas dapat dilaksanakan dengan penuh keterangan dan dengan sebaik-baiknya demi terlaksananya Repellita II.

Demikian dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, Jenderal Panggabean, hari Senin ketika menyampaikan beberapa saran pemerintah dalam keterangan pemerintah mengenai peristiwa 15 Januari 1974 di hadapan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat.

Sidang Pleno DPR itu telah pula mendengarkan rancangan pernyataan DPR mengenai peristiwa 15 Januari 1974 yang dihadiri pula oleh Menteri Ekkuin, Prof. Widjojo Nitisastro, Pangkopkamtib Jenderal Sumitro, serta para kepala staf departemen Hankam dan sejumlah pejabat militer dan sipil.

Menteri Hankam dalam keterangan pemerintah itu mengemukakan secara kronologis rangkaian peristiwa kegiatan mahasiswa dari sejak pertengahan Juni 1973 hingga meningkat menjadi kejadian pengrusakan pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974 sebagai penjelasan secara umum dan rangkaian tindakan serta pernyataan pemerintah sebagai tindakan pengamanan dan memulihkan keadaan ibukota agar kehidupan berjalan lagi seperti biasa.

Konsensus bersama penting
Sebagai saran pemerintah mengemukakan agar juga menjadi pemikiran dan renungan selanjutnya agar datang pada suatu konsensus bersama antara kita dengan semua kekuatan sosial untuk menegakkan tata krama kehidupan politik berdasarkan UUD 1945.

Presiden/ Mandataris MPR adalah pemegang kekuasaan dan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun itu adalah “untergeordnet” kepada MPR sehingga pengangkatan dan pemberhentian jabatan Presiden hanya dapat dilakukan oleh MPR.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwaDPR yang senantiasa dapat mengawasi tindakan Presiden dan jika mengganggu bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR maka MPR dapat diundang untuk persidangan istimewa guna minta pertanggung jawaban Presiden.

“Jadi bukan dilakukan oleh kekuatan sosial bukan pula menurut pola Orde Lama melalui pressure grup ataupun penciptaan kondis dari bawah”. (SH)