Kalau Isu Politik ABRI Akan Jawab

Presiden Soeharto Tentang Aksi Menentang Proyek Mini

Kalau Isu Politik ABRI Akan Jawab

Super Semar Bisa Saya Pergunakan

Jakarta, 6 Januari 1972 – Presiden Soeharto menegaskan bahwa dalam alam demokrasi ini wajar adanya perbedaan pendapat, kritik, serta pertentangan tetapi apabila hal itu telah melewati batas keserasian demokrasi maka bukan lagi merupakan bumbu yang menyedapkan demokrasi tetapi dapat mengganggu ketentraman dan kestabilan dan hasilnya tidak lagi demokrasi.

Hal ini dikatakan Kepala Negara dalam amanatnya pada upacara Pembukaan Rumah Sakit pertamina di jalan Kiai Maja Kebayoran baru, Jakarta, Kamis siang dimana oleh Presiden dinyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang memakai kedok demokrasi dengan kritik dan saran sebagai reaksi atas rencana Pembangunan Proyek Miniatur Indonesia.

Dinyatakan bahwa sebagai seorang suami dari pemrakarsa proyek MI ia mengetahui dengan jelas tentang rencana tersebut. Dilihat dari segi idiil dan tujuannya maka proyek tersebut tidak bertentangan dengan strategi jangka panjang yaitu perjuangan bangsa dalam menuju rakyat yang adil dan makmur. Dilihat dalam jangka pendek tidak pula mengganggu strategi pembangunan bangsa.

Saya menyakini akan pentingnya pembangunan tersebut tetapi karena menyadari akan pentingnya kebutuhan yang laindan budget belum ada maka apabila hal itu hendak dikerjakan maka saya anjurkan untuk memobilisir swasta tanapa perlakuan istimewa untuk pembangunan tersebut.

saya sebagai penanggung jawab pembangunan menjamin tidak akan mengganggu pembangunan. Saya sebagai pimpinan pemerintah menjamin bahwa pembangunan tersebut tidak akan menganggu keuangan negara dan penerimaan negara.

Selanjutnya Presiden Soeharto mengkonstatir bahwa apabila yang dimaksud dengan proyek Mercusuar karena diprakarsai oleh Ibu Tien dengan penanggung jawab proyek Bang Ali yaitu untuk mempertahankan kedudukan “itu hanya isu politik saja”. Sejak tahun 1968 isu tersebut sama saja yaitu memutar balikkan fakta mencari kontradiksi. Orang-orangnya yang dipakai sama dan yang dibelakang layarpun saya tahu sama pula, demikian Presiden.

Mengenai isu politik tersebut Kepala Negara mengatakan bahwa ada 2 tujuan yaitu jangka pendek mendiskreditkan pemerintah dan Soeharto sebagai Presiden dan tujuan jangka panjang adalah mendepak ABRI dari kegiatan ekskutif disamping menghilangkan Dwi-Fungsi ABRI serta menggiringnya ke tempat semula yaitu untuk keamanan dan ketertiban saja.

Kalau itu yang menjadi soal, bukan miniatur yang menjawab tetapi yang akan menjawab adalah ABRI. Dan saya tegaskan disini bahwa ABRI tidak akan melepaskan Dwi-Fungsinya, demikian Kepala Negara.

Ditegaskan bahwa semuanya harus dijalankan secara konstitusional apabila tidak maka Presiden akan mengambil sikap seperti yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 dimana PKI akan menginjak konstitusi dan Pancasila.

Presiden mengatakan bahwa apabila saya sekarang menindak pasti mendapat dukungan dari ABRI “begitu pula kalau ada yang mencoba memakai hak berkedok demokrasi yang berlebihan sehingga mengganggu kestabilan tidak akan saya biarkan dan saya akan menindak”.

Dengan nada cukup keras tetapi tetap diiringi senyum Presiden mengatakan : “kalau ada hali hukum yang mengatakan tidak ada landasan hukum untuk bertindak, buat saya mudah, yaitu Super Semar bisa saya pergunakan demi kepentingan negara dan bangsa saya akan pertanggung jawabkan kepada rakyat dan Tuhan”.

Sebelumnya Kepala Negara mengatakan bahwa apabila sudah tidak menghendaki kepimpinan Presiden Soeharto hendaknya dijalankan secara konstitusional pada sidang MPR bulan Maret 1973 dengan mencalonkan orang-orangnya untuk Presiden dan Wakil Presiden tetapi kalau tidak sabar menunggu sampai Maret 1973 dapat dilakukan sidang istimewa MPR persetujuan DPR untuk mengganti Preside. “Silahkan memilih orang lain untuk hasil yang lebih besar, sedikitpun saya tidak akan menyesal atau merasa kehilangan kedudukan”, demikian Presiden Soeharto mengakhiri pidatonya. (SH)