Hak Azasi Harus Disesuaikan Dengan Situasi Negara

Princen Sesalkan Hakim Ketua “Peristiwa 6 Oktober”

Hak Azasi Harus Disesuaikan Dengan Situasi Negara

Jakarta, 4 Januari 1971 – HJC Princen, Wakil Ketua Lembaga Pembela Hak Azasi Manusia mengatakan bahwa kebebasan pribadi seseorang hanya dapat dibatasi untuk suatu tujuan luhur yakni mengatur organisasi masyarakat kearah suatu kebaikan umum.

Dalam rangka itu, katanya, perundang-undangan biasa yang mengatur kewajiban warganegara dan hak azasi manusia justru dimaksudkan untuk menghindarkan agar pembatasan itu tidak menekan individu anggota masyarakat itu. Princen mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Hakim Ketua Mahkamah Kepolisian Jabar dalam “perkara 6 Oktober” yang mengatakan di depan sidang bahwa “hak azasi manusia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara”.

Jika kata itu tidak dilepaskan dari kalimat berikutnya, kata Princen, hal itu adalah amat disayangkan dan patut disesalkan. Ditambahkannya pula bahwa dengan mengatakan hal serupa itu sama artinya dengan mengatakan bahwa hak azasi itu tidak perlu diindahkan.

Hanya dalam situasi darurat yang luar biasa seperti keadaan perang atau pemberontakan yang menyeluruh, beberapa hak azasi manusia dapat ditunda untuk sementara waktu. Itupun harus atas persetujuan kita bersama sebagai anggota masyarakat, demikian Princen.

Wakil Ketua Pembela Hak Azasi Manusia yang pernah menghebohlan masyarakat dengan “affair Purwodadi” menyatakan lebih jauh bahwa prinsip umum hak azasi manusia ini telah diakui negara kita setelah Indonesia menjadi anggota PBB dan juga sebagai hasil perjuangan Orde Baru yang kemudian ditetapkan dalam beberapa sidang MPRS.

Akhirnya dikatakannya, adalah hak setiap anggota masyarakat untuk menilai sesuatu keputusan yang sudah diucapkan, sejauh mana keputusan itu sesuai dengan norma-norma obyektif tersebut.

Dapat ditambahkan bahwa ucapan hakim Ketua pada persidangan Mahkamah Kepolisian yang baru lalu itu banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat yang dirasakan sebagai penjemputan hak azasi seseorang warganegara. (SH)